Saibumi.com(SMSI), Jakarta– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar yang telah ditetapkan. 

SPPG yang tidak mampu memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, hingga tata kelola operasional dipastikan akan ditutup.

BACA JUGA: Usai Mangkir karena Sakit, Febrie Adriansyah Akhirnya Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Sudaryono mengatakan, BGN akan mengedepankan pembinaan terhadap pengelola SPPG. Namun, apabila setelah diberikan teguran tidak ada perbaikan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.

"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," ujar Sudaryono, dilansir Suara.com, Jumat (24/7/2026).

Sudaryono menegaskan, selain melakukan pembinaan, BGN juga akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi seluruh SPPG berdasarkan kinerja masing-masing.

"Kita harus berani. Yang bagus kita reward, yang jelek kita mesti kasih punishment juga," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono menjelaskan sidak dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar BGN memperoleh gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan Program MBG di lapangan. 

Selain melakukan evaluasi, sidak juga menjadi momentum memberikan apresiasi kepada SPPG yang telah menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis.

Menurutnya, keberagaman menu penting untuk menjaga minat konsumsi anak-anak maupun ibu hamil agar tidak merasa bosan dengan makanan yang disajikan setiap hari.

"Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu yaitu variasi dari menunya. Supaya yang anak-anak maupun yang ibu-ibu yang memang mengkonsumsi itu kemudian bisa tidak bosan," jelasnya.

Di akhir keterangannya, Sudaryono mengajak masyarakat dan media massa berperan aktif mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan melaporkan apabila menemukan layanan yang tidak memenuhi standar.

Ia menilai pengawasan publik merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat, terhadap Program MBG yang saat ini terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia.

BACA JUGA: Usai Mangkir karena Sakit, Febrie Adriansyah Akhirnya Jalani Pemeriksaan di Kejagung