Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan pembenahan internal organisasi sebelum meluncurkan kebijakan atau program baru dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan di tubuh BGN, sehingga fokus utama saat ini harus diarahkan pada perbaikan tata kelola dan penguatan sistem yang telah berjalan.

BACA JUGA: Diduga Permulus Proses Impor, Bos Blueray Cargo Group Dituntut 3 Tahun Penjara

“Masalah di BGN ini banyak sekali. Jadi sekarang internalnya dibenahi dahulu,” kata Zulhas kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, dilansir Beritasatu.com, Senin (22/6/2026).

Ia menegaskan, berbagai kegiatan baru yang tidak bersifat mendesak sebaiknya dihentikan sementara, agar seluruh energi dan sumber daya dapat difokuskan untuk menyelesaikan persoalan internal lembaga.

“Kegiatan-kegiatan baru yang tidak mendesak dihentikan sementara. Fokus pada yang memang prioritas,” lanjutnya.

Zulhas juga menyoroti rencana penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Ia menilai tidak semua sekolah membutuhkan intervensi tambahan apabila pelaksanaan program gizi di daerah tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai standar.

“Kalau ada sekolah yang sudah bagus dan tidak perlu intervensi, ya tidak usah. Kemudian tata kelolanya juga diperbaiki, dapur-dapur juga diaudit,” jelasnya.

Selain pembenahan tata kelola, Zulhas menekankan pentingnya audit terhadap dapur-dapur penyedia makanan dalam program MBG. Langkah tersebut dinilai perlu untuk memastikan kualitas makanan, standar kebersihan, serta keamanan pangan tetap terjaga.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan agar pelaksanaan program yang menyasar anak-anak sekolah tersebut dapat berjalan lebih efektif dan terhindar dari berbagai persoalan di lapangan.

Zulhas juga menyoroti sejumlah kasus dugaan keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama pemerintah.

“Walaupun ini bukan soal angka, satu pun anak kita tidak boleh mengalami keracunan lagi. Kalau semuanya sudah diperbaiki, nanti baru dirapatkan lebih lanjut,” tegasnya.

Ia berharap seluruh pembenahan dapat segera dilakukan sehingga program MBG dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

BACA JUGA: Diduga Permulus Proses Impor, Bos Blueray Cargo Group Dituntut 3 Tahun Penjara