Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), mengajak seluruh pihak untuk menjaga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berada pada jalur pelayanan masyarakat dan tidak dijadikan alat kepentingan politik di tengah proses evaluasi serta pembenahan yang sedang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Seruan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap program unggulan pemerintah itu, terutama setelah munculnya kasus dugaan korupsi dalam tata kelola MBG yang saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung.

BACA JUGA: Atlet Anggar Lampung Borong Medali di RDPS Cup Palembang, Modal Menuju PON Bela Diri II 2026

Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menegaskan bahwa langkah evaluasi yang dilakukan BGN merupakan bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola program. 

Namun, menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara objektif, berbasis data, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek.

"Kami meminta kepada semua pihak agar selama masa transisi dan perbaikan ini, jangan ada yang mempolitisir isu MBG untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," ujar Rivai dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Suara.com, Minggu (21/6/2026).

APPMBGI menyatakan dukungan penuh terhadap evaluasi dan moratorium yang tengah dijalankan BGN. Rivai menilai pembenahan yang dilakukan harus tetap berfokus pada peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas program agar manfaat MBG dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, APPMBGI juga mendorong BGN untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan selama masa transisi berlangsung. 

Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak merugikan bagi pihak-pihak yang telah berinvestasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Menurut Rivai, berbagai pihak yang terlibat, mulai dari investor, mitra pelaksana hingga pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perlu mendapatkan kepastian dan ruang dialog dalam proses pengambilan kebijakan.

APPMBGI berharap hasil evaluasi dan moratorium yang dilakukan BGN dapat menghasilkan kebijakan yang lebih matang dan berkelanjutan, tanpa membebankan kerugian secara sepihak kepada para mitra yang selama ini dinilai telah menunjukkan komitmen dan kinerja yang baik dalam mendukung pelaksanaan MBG.

"Kami juga sangat mengharapkan agar BGN lebih intensif melakukan dialog dan komunikasi dengan seluruh mitra serta pemangku kepentingan yang terlibat dalam semua dimensi penyelenggaraan MBG. Hanya melalui komunikasi yang baik dan terbuka, keputusan yang nantinya diambil dapat benar-benar presisi, adil, dan menguntungkan semua pihak," pungkasnya.(*)

BACA JUGA: Atlet Anggar Lampung Borong Medali di RDPS Cup Palembang, Modal Menuju PON Bela Diri II 2026