Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola perdagangan luar negeri melalui penerapan sistem ekspor satu pintu untuk sejumlah komoditas strategis nasional. 

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi data ekspor, mencegah praktik manipulasi transaksi perdagangan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekspor.

BACA JUGA: Harga Pertalite dan Solar Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026, Meski Rupiah Tembus Rp17.877 per Dolar AS

Melalui sistem baru tersebut, seluruh pelaporan ekspor komoditas batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), dan ferro alloy akan terintegrasi melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan ekspor satu pintu bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor yang berpotensi merugikan negara.

“Peraturan ini memperkuat pelaksanaan dan tata kelola ekspor, sekali lagi memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor. Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing, dan terkait pelarian devisa hasil ekspor,” ujar Airlangga, dilansir Beritasatu.com, Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, keakuratan dan validitas data ekspor menjadi faktor penting karena berpengaruh langsung terhadap besaran penerimaan negara yang diperoleh dari aktivitas perdagangan internasional.

Dengan sistem pelaporan yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan nilai ekspor yang tercatat benar-benar mencerminkan transaksi yang terjadi di lapangan.

“Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan transaksi ekspor yang sebenarnya, sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dalam pelaksanaan ekspor lebih optimal,” tegasnya.

Airlangga menambahkan, sistem tersebut juga akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap komoditas strategis yang selama ini menjadi salah satu penopang utama penerimaan devisa nasional.

Pemerintah berharap penerapan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia dapat memperkuat kredibilitas perdagangan Indonesia di mata dunia, sekaligus menciptakan tata kelola ekspor yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

BACA JUGA: Harga Pertalite dan Solar Subsidi Dipastikan Tak Naik hingga Akhir 2026, Meski Rupiah Tembus Rp17.877 per Dolar AS