Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung — Pembenahan data menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat melakukan kunjungan kerja di Bandar Lampung, Sabtu (25/4/2026).

Dalam agenda sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Aula Sumergo Pemerintah Kota Bandar Lampung dan dihadiri lurah, camat hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa persoalan klasik bansos di Indonesia masih berakar pada data yang belum akurat.

BACA JUGA: Resmi Dilantik, Ini Daftar Ketua Dewan Da’wah se-Lampung 2026-2030 Serukan Persatuan dan Perang Lawan Krisis Moral

“Datanya belum rapi, sehingga penyalurannya masih ada yang melenceng,” Ujar Saifullah Yusuf.

Menurutnya, ketidaktepatan data memicu dua persoalan sekaligus, yakni masih adanya warga miskin yang belum menerima bantuan, serta penerima bansos yang justru tidak memenuhi kriteria.

Ia juga menyoroti fenomena invisible people atau masyarakat yang luput dari perhatian negara, seperti anak-anak putus sekolah akibat kondisi ekonomi keluarga.

“Bisa jadi mereka tetangga kita, saudara kita, tapi kita tidak pernah benar-benar melihat penderitaan mereka,” tambahnya.

Gus Ipul menegaskan, pembenahan harus dimulai dari satu data yang terintegrasi. Saat ini, pemerintah telah menetapkan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang dikelola Badan Pusat Statistik.

Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan melalui skema desil, mulai dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera).

“Setiap enam bulan dilakukan pembaruan. Ini penting agar intervensi program benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan hasil uji coba digitalisasi bansos yang menunjukkan masih tingginya kesalahan data. Dalam simulasi di salah satu daerah, tingkat kesalahan penerima bantuan bahkan sempat mencapai 77 persen sebelum dilakukan perbaikan sistem.

Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk peran operator data di tingkat kelurahan dan desa untuk terus memperbarui data masyarakat.

“Data harus terus diperbarui, karena kondisi masyarakat itu dinamis. Tujuan akhirnya adalah bansos tepat sasaran dan masyarakat bisa mandiri,” tegasnya.

Sementara, Wakil Wali Kota Bandar Lampung Deddy Amarullah menyatakan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut.

“Tentu kita siap mensosialisasikan dan mendukung program Pak Presiden yang disampaikan Pak Menteri Sosial. Mohon doanya,” tuturnya.

Pemerintah berharap, melalui integrasi data dan digitalisasi sistem, penyaluran bantuan sosial ke depan tidak lagi salah sasaran serta mampu mendorong masyarakat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

BACA JUGA: Resmi Dilantik, Ini Daftar Ketua Dewan Da’wah se-Lampung 2026-2030 Serukan Persatuan dan Perang Lawan Krisis Moral