Saibumi.com(SMSI), Lampung Timur – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melakukan penguatan strategi pembangunan berbasis komunitas di Kabupaten Lampung Timur, Kamis (16/4/2026).

Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui peningkatan modal sosial dan ekonomi guna mendorong kemandirian daerah yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Kolaborasi DJP dan Polda Bengkulu Diperkuat, Fokus Penegakan Hukum Pajak

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat.

Menurutnya, pendekatan pembangunan yang terlalu bersifat top down kerap mengabaikan dinamika lokal yang justru menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat.

“Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep Perintis Berdaya, tumbuh bersama kearifan lokal. Kita ingin mentransformasi ketergantungan menjadi kemandirian dengan membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh, di mana setiap local champion menjadi pilar utamanya,” ujar Leontinus, dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Kemenko PM juga menggelar sesi Dialog Bersama Deputi (DBD) yang menekankan pentingnya partisipasi publik secara bermakna. Melalui forum ini, pemerintah berperan sebagai pendengar aktif untuk menyerap aspirasi dan solusi langsung dari pelaku usaha serta pengelola koperasi.

Leontinus menjelaskan, hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) dapat lebih inklusif serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Program pemberdayaan ini difokuskan pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, penguatan ekosistem kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran.

Leontinus juga menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran harus dimulai dari penguatan komunitas di tingkat desa.

“Negara harus memastikan jaringan sosial di desa menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran, sehingga mereka berangkat dengan informasi yang benar dan kembali dengan keberhasilan yang berkelanjutan,” tegasnya.

Di Lampung Timur, implementasi pilar tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor UMKM, koperasi, serta sistem pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi energi baru dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

“Kami berkomitmen menyelaraskan program pusat dengan pembangunan daerah. Dengan dukungan Kemenko PM dan partisipasi aktif masyarakat, potensi pertanian dan UMKM di desa dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri,” tutur Ela.

Sementara, Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja, Sinthia Harkrisnowo, menyatakan kesiapan pihaknya dalam mendukung penguatan standar pelindungan tenaga kerja migran.

Ia menekankan pentingnya peningkatan literasi digital dan keterampilan teknis agar pekerja migran Indonesia mampu bersaing di tingkat global dengan jaminan keselamatan kerja yang memadai.

Kegiatan ini turut melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil dalam lokakarya penyusunan strategi pembangunan ekosistem pemberdayaan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

BACA JUGA: Kolaborasi DJP dan Polda Bengkulu Diperkuat, Fokus Penegakan Hukum Pajak