Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung – Polda Lampung bersama Polda Banten menggelar rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan koordinasi pengamanan jalur tol dan penyeberangan laut, dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya ASDP Indonesia Ferry, KSOP, BMKG, serta Kementerian Perhubungan.

BACA JUGA: KPK Duga Ada Permainan Cukai Rokok di DJBC, Importir Bakal Dipanggil

Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, mengatakan rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyinkronkan data sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pengamanan mudik pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kami membahas kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Kami melakukan sinkronisasi data dan evaluasi hasil pengamanan tahun 2024 dan 2025 sebagai bahan penyempurnaan rencana tahun ini,” ujar Helfi, Jumat (27/2/2026).

Ia menegaskan, koordinasi yang solid antara Polda Lampung dan Polda Banten sangat penting mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan jasa penyeberangan laut dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni maupun sebaliknya.

“Harapannya, saat pelaksanaan pelayanan masyarakat, khususnya pengguna transportasi kapal laut dari Merak ke Bakauheni, dapat berjalan terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik,” tambahnya.

Sementara, Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut juga membahas standar operasional prosedur (SOP) serta mekanisme manajemen lalu lintas orang dan barang selama periode mudik.

Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana serta optimalisasi sumber daya manusia menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Kami memastikan kesiapan personel dan infrastruktur untuk mendukung pengamanan arus mudik dan balik agar berjalan aman dan lancar, termasuk penguatan SOP dan manajemen lalu lintas kendaraan maupun penumpang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pengamanan akan dimulai sejak H-7 Lebaran melalui pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 dengan melibatkan unsur Polri, TNI, SAR, BMKG, dan instansi terkait lainnya.

BACA JUGA: KPK Duga Ada Permainan Cukai Rokok di DJBC, Importir Bakal Dipanggil