Saibumi.com(SMSI), Jakarta — Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dipastikan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (18/2/2026). Ia sedianya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan yang bersangkutan telah mengonfirmasi ketidakhadirannya karena memiliki agenda lain.

BACA JUGA: Perkuat Pertahanan Informasi, Kadispen Kodaeral IV Ikuti Rakernispen TNI AL 2026

“Saksi konfirmasi tidak bisa memenuhi panggilan permintaan keterangan hari ini, karena terjadwal ada agenda lainnya,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, seperti dilansir suara.com

Ia menambahkan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Budi Karya Sumadi.

“Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya,” tambahnya.

Sebelumnya, KPK tengah mendalami keterlibatan sejumlah pejabat pemerintah dalam pusaran perkara suap proyek jalur kereta api DJKA Kementerian Perhubungan.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut tim penyidik akan menelusuri peran Budi Karya Sumadi setelah memperoleh laporan hasil persidangan dari jaksa penuntut umum.

Hal itu berkaitan dengan keterangan mantan pejabat DJKA Kemenhub Harno Trimadi yang mengungkap adanya pembiayaan sewa helikopter menggunakan dana hasil korupsi untuk fasilitas Budi Karya. Dana penyewaan helikopter tersebut disebut berasal dari sejumlah pengusaha yang telah terseret perkara suap proyek jalur kereta.

Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan aliran dana kepada Ketua Komisi V DPR Lasarus dan anggota Komisi V lainnya.

KPK menegaskan pemeriksaan lanjutan akan dilakukan setelah penyidik menerima perkembangan terbaru dariproses persidangan perkara suap proyek jalur kereta api tersebut.

BACA JUGA: Perkuat Pertahanan Informasi, Kadispen Kodaeral IV Ikuti Rakernispen TNI AL 2026