Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung — Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Operasi Yustisi Polisi Militer Tahun 2026 resmi digelar di wilayah hukum Kodam XXI/Raden Inten. Operasi ini menjadi langkah strategis TNI dalam memperkuat kedisiplinan, kepatuhan hukum, serta profesionalisme prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI.

Operasi tahun ini mengusung tema “TNI Prima, Taat Hukum, Berdaulat, Indonesia Maju.” Fokus pelaksanaannya diarahkan pada upaya pencegahan dan penegakan hukum melalui pendekatan edukatif guna membangun kesadaran hukum di lingkungan TNI.

BACA JUGA: DPPA Bandar Lampung Targetkan 3.000 Sasaran Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak pada 2026

Panglima TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya yang dibacakan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) XXI/Raden Inten Andrian Susanto menegaskan bahwa Operasi Gaktib dan Yustisi merupakan kelanjutan dari upaya sistematis TNI dalam mencegah sekaligus menindak pelanggaran hukum secara tegas dan berkeadilan.

“Tema ini harus menjadi pedoman sekaligus komitmen seluruh prajurit dalam melaksanakan tugas, menjaga kehormatan diri, satuan, dan institusi TNI,” ujar Brigjen TNI Andrian Susanto saat membacakan amanat Panglima TNI pada upacara pembukaan operasi di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Jumat (13/2/2026).

Berdasarkan data laporan pelaksanaan operasi tahun 2025, tercatat tren positif berupa penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan tahun 2024. Pada Operasi Gaktib, jumlah pelanggaran menurun dari 456 kasus menjadi 432 kasus atau turun sebesar 5,62 persen. Sementara itu, pada Operasi Yustisi, penurunan tercatat lebih signifikan, dari 925 perkara menjadi 549 perkara atau berkurang hingga 40,64 persen.

Meski demikian, Panglima TNI mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lengah. Ia menekankan pentingnya peningkatan kemampuan prajurit Polisi Militer dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi, khususnya kejahatan siber dan penyalahgunaan media sosial yang berpotensi merusak citra institusi TNI.

“Kemampuan alat peralatan serta sarana dan prasarana teknologi informasi harus dioptimalkan guna mempercepat proses penanganan perkara pidana secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Selain itu, operasi ini juga bertujuan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menghindari gesekan di lapangan. Prajurit TNI diharapkan mampu bersikap solid, kompak, dan integratif bersama seluruh komponen bangsa tanpa mengedepankan sikap arogansi.

“Prajurit harus adaptif dan fleksibel dalam pelaksanaan tugas dengan mengoptimalkan pembinaan teknis di tengah masyarakat,” tegasnya.

Melalui pelaksanaan Operasi Gaktib dan Yustisi Tahun Anggaran 2026 ini, TNI berharap seluruh prajurit di wilayah Lampung senantiasa berada dalam koridor hukum serta mampu mendukung visi besar modernisasi kekuatan TNI menuju Indonesia Maju.

BACA JUGA: DPPA Bandar Lampung Targetkan 3.000 Sasaran Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak pada 2026