Saibumi.com(SMSI), Bandar Lampung — Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Lampung menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peran Para Tokoh Masyarakat dan Polri dalam Penyelesaian Konflik Sosial untuk Menciptakan Situasi Kamtibmas yang Kondusif di Wilayah Provinsi Lampung” di Hotel Golden Tulip Springhill, Bandar Lampung, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara Polri dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan serta penyelesaian konflik sosial, sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif di Provinsi Lampung.

BACA JUGA: Akademisi Unila Nilai Program Polisi Manjau Kampung Efektif Jaga Kamtibmas Berbasis Budaya Lokal

FGD dihadiri sejumlah unsur, di antaranya Ditbinmas Polda Lampung, Pokdar Kamtibmas Provinsi Lampung, perwakilan Polresta Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Polres Pesawaran, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Lampung, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri), unsur Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat,  media, serta Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Bandar Lampung, Bey Sujarwo SH, MH.

Dalam kesempatan itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Lampung Donny Irawan turut hadir dan mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Namun ia mengingatkan agar FGD tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan menghasilkan tindak lanjut nyata.

“Saya menyambut baik kegiatan ini. Namun kami meminta agar masukan dari para peserta benar-benar didengarkan dan dijadikan bahan evaluasi, bukan sekadar formalitas,” ujar Donny, dalam keterangannya usai mengahadiri Focus Group Discussion (FGD), Rabu (11/2/2026).

Ia mencontohkan persoalan pertanahan yang kerap memicu konflik sosial di masyarakat, terutama terkait temuan sertifikat ganda.

“Masalah ini sudah menjadi keluhan banyak pihak. Ada surat tanah yang sudah bersertifikat tapi digandakan. Ini harus dibenahi oleh instansi terkait, dalam hal ini BPN,” tambahnya.

Donny juga menyoroti penerapan Restorative Justice (RJ). Menurutnya, pendekatan tersebut perlu didukung, namun tetap harus berlandaskan kepastian hukum.

“Kami mendukung restorative justice, tetapi karena kita negara hukum, harus jelas dulu mana yang benar dan salah, apalagi jika proses hukum sedang berjalan,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh masukan masyarakat yang muncul dalam forum diskusi harus menjadi perhatian serius setiap instansi terkait agar konflik sosial dapat dicegah sejak dini.

“Intinya, apa yang menjadi keluhan masyarakat harus menjadi atensi bersama untuk perbaikan,” pungkasnya.

Donny berharap hasil FGD tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan diikuti langkah konkret antar instansi agar potensi konflik sosial di Lampung dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat serta pemerintah semakin meningkat.

BACA JUGA: Akademisi Unila Nilai Program Polisi Manjau Kampung Efektif Jaga Kamtibmas Berbasis Budaya Lokal