Saibumi.com(SMSI) Serang, Banten - Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers mendeklarasikan Deklarasi Pers Nasional 2026 yang menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga kemerdekaan pers, keberlanjutan media, dan kualitas demokrasi di era digital. Deklarasi tersebut dibacakan di Banten, Minggu (8/2/2026).

Deklarasi yang mengusung tema "Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga" itu menegaskan komitmen pers nasional untuk terus menjalankan fungsi demokrasi, menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati kebinekaan, serta menyajikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya publik.

Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, yang memimpin pembacaan dellarasi menyampaikan bahwa pers Indonesia s masih menghadapi berbagai persoalan strategıs, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, keberlanjutan ekonomi media, hingga keselamatan dan perlindungan wartawan.

BACA JUGA: KPK Soroti Kenaikan Gaji Hakim Usai OTT Dugaan Suap di PN Depok

"Pers nasional menjalankan peran menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi demi kepentingan umum," ujar Totok.

Melalui deklarasi tersebut, pers nasional menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers juga menyatakan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi kerja jurnalistik serta mendesak penegakan hukum yang adil terhadap kekerasan, intimidasi, dan ancaman terhadap wartawan.

Deklarasi Pers Nasional 2026 juga memuat sejumlah tuntutan kepada negara, antara lain dukungan infrastruktur digital dan insentif fiskal bagi perusahaan pers dan lembaga penyiaran dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta penguatan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers yang bertanggung jawab, edu' jujur, objektif, dan
sehat.

Selain itu, pemerintah didesak memastikan perusahaan platform digital mematuhi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, serta mendorong peningkatan regulasi tersebut menjadi undang-undang.

Pers nasional juga meminta DPR RI menetapkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Platform teknologi digital, termasuk platform kecerdasan buatan (Al), didorong memberikan kompensasi yang adil, wajar, dan proporsional atas penggunaan karya jurnalistik sebagai sumber data dan bahan pelatihan sistem Al, serta mencantumkan sumber media secara jelas dan dapat ditelusuri.

Deklarasi tersebut turut mendorong pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media. Selain itu, percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinilai penting dilakukan secara partisipatif, adaptif, dan berkeadilan, termasuk usulan moratorium sementara dan terukur terhadap izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama s revisi berlangsung.

Deklarasi Pers Nasional 2026 ini ditandatangani oleh :
•Dewan Pers
•Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
•Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI),
•Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
•Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
•Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)
•Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
•Serikat Media Siber Indonesia
•Serikat Perusahaan Pers.

Deklarasi ini menjadi penegasan sikap bersama insan pers Indonesia untuk menjaga kualitas jurnalisme, kemandirian media, serta keberlangsungan demokrasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

BACA JUGA: KPK Soroti Kenaikan Gaji Hakim Usai OTT Dugaan Suap di PN Depok