Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandar Lampung masih menjadi isu utama, khususnya di kalangan populasi kunci — kelompok masyarakat dengan risiko tinggi terinfeksi virus HIV. Hal ini terungkap dalam kegiatan Press Conference Local Media for Ensuring Implementation Social Contracting Program yang digelar SSR PKBI Sumatera Barat bersama sejumlah pemangku kepentingan, Rabu (13/11/2025).

Kabid P2PM Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, dr. Liskha Sari Sandiaty, menegaskan bahwa HIV masih menjadi ancaman serius di kota ini.

“Jika terkena HIV tapi tidak dilakukan penanganan kesehatan yang benar, maka HIV bisa menjadi AIDS di kemudian hari,” ujar dr. Liskha.

Ia menjelaskan, penanganan HIV bukan hanya masalah kesehatan semata, melainkan juga persoalan sosial yang kompleks.

“HIV bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Ada delapan indikator kenapa seseorang bisa terinfeksi HIV. Kasus HIV ini seperti fenomena gunung es — yang terlihat hanya sedikit, padahal masih banyak yang belum terdeteksi,” ungkapnya.

Menurut Liskha, pihaknya terus berupaya menemukan kasus baru melalui screening di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik penyebaran virus.

“Fokus kita adalah bagaimana virus di tubuh seseorang tidak menyebar ke orang-orang terdekatnya. Karena itu, masyarakat harus aware. Yuk, periksa diri sedini mungkin,” ajaknya.

Ia juga menambahkan bahwa 31 puskesmas di Kota Bandar Lampung kini telah menjadi PDP(Pusat Dukungan dan Pengobatan) HIV untuk memastikan tata laksana medis berjalan dengan baik.

“Penanggulangan HIV bukan hanya di tempat prostitusi atau karaoke, tapi justru paling banyak ditemukan di ruang umum, salah satunya di lingkungan pendidikan,” jelas Liskha.

Sejak tahun 2003 hingga 2025, tercatat hampir 4.300 orang terinfeksi HIV di Kota Bandar Lampung. Namun, Riska mengakui, pihaknya kerap kesulitan menjangkau komunitas penderita HIV karena masih adanya stigma negatif di masyarakat.

“Kami susah sekali masuk ke teman-teman ODHIV (Orang Dengan HIV) karena mereka menutup diri akibat stigma bahwa yang terkena HIV adalah orang yang berdosa. Padahal, mereka butuh dukungan, bukan penilaian,” tegasnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat melapor bila ada ODHIV yang berhenti menjalani pengobatan.

“Kalau ada ODHIV yang hilang dalam penelusuran, segera laporkan dan ajak mereka kembali minum obat,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan program, dr. Liska menjelaskan bahwa pemerintah menggunakan mekanisme Swakelola Tipe III, sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021, yang memungkinkan kerja sama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) seperti PKBI. Namun, kendala anggaran masih menjadi tantangan besar.

“Karena efisiensi dari pemerintah, anggaran untuk program ini masih sulit. Tapi kami akan dorong agar bisa masuk dalam RAPBD tahun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Kesbangpol, Edwin, menyatakan komitmennya untuk membuka ruang kolaborasi lintas isu.

“Ke depan, kami punya agenda terkait narkoba. Nah, teman-teman dari komunitas HIV bisa ikut sebagai narasumber karena narkoba ini juga erat kaitannya dengan HIV,” katanya.

Dukungan juga datang dari Kemenkumham, yang membuka peluang kerja sama dalam kegiatan penyuluhan di sekolah.

“Pihak PKBI bisa mengajukan proposal. Kami sering melakukan sosialisasi HAM di sekolah, dan teman-teman PKBI bisa ikut bersama kami,” ujar perwakilan Kemenkumham.

Sementara dari komunitas Duta Wisata Lampung, Muli Menghanai, menilai pentingnya edukasi HIV di kalangan anak muda.

“Beberapa dari kami punya pengaruh di media sosial, dan di usia seperti kami ini rentan terpapar risiko HIV. Jadi penting banget untuk ikut mengedukasi publik,” ucapnya.

Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Aji, turut menyoroti menurunnya perhatian publik dan media terhadap isu HIV.

“Perhatian media terhadap kasus HIV ini menurun. Program pemerintah jangan sampai berhenti. Media punya peran penting untuk mengawal isu ini,” tegasnya.

Melalui forum ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kesadaran publik, dan memastikan keberlanjutan program penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandar Lampung.

BACA JUGA: Peringati HKN ke-61, Wagub Jihan Dorong Insan Kesehatan Lampung Perkuat Transformasi Layanan