Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Koalisi Masyarakat Sipil Lampung menyatakan siap mengambil langkah hukum dan politik menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggengkan impunitas dan menghapus jejak pelanggaran HAM masa lalu.

Koalisi yang terdiri atas LBH Bandar Lampung, AJI, WALHI, Solidaritas Perempuan Sebay, dan UKM Pers Teknokra itu menyampaikan sikap resmi dalam konferensi pers, Senin (3/11/2025). Mereka menegaskan akan mengirimkan surat penolakan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Kehormatan (GTK) yang diketuai Fadli Zon, serta kepada Kementerian Sosial, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi VIII dan X DPR RI, dan sejumlah partai politik.

“Kami akan menempuh jalur advokasi berlapis dan membuka petisi publik agar masyarakat luas bisa ikut menolak pemutihan sejarah ini,” ujar Bowo dari LBH Bandar Lampung.

Koalisi juga menuntut pemerintah untuk fokus menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, seperti tragedi Talang Sari 1989 dan UBL Berdarah 1999 yang menewaskan dua mahasiswa Universitas Lampung, M. Yusuf Rizal dan Saidatul Fitriah.

“Selama kebenaran belum diungkap dan korban belum dipulihkan, negara tidak punya moral untuk menempatkan Soeharto di barisan pahlawan,” tegas Bowo.

Perwakilan WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menambahkan, sebagian besar konflik agraria dan krisis lingkungan hari ini merupakan warisan model pembangunan Orde Baru. “Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja menutup mata atas kehancuran ruang hidup rakyat yang terjadi sejak masa pemerintahannya,” ujarnya.

Koalisi juga mengingatkan, pemberian gelar pahlawan membawa konsekuensi tunjangan bagi ahli waris. “Bayangkan uang pajak rakyat digunakan untuk memberi penghargaan kepada keluarga penguasa yang menumpuk kekayaan selama 32 tahun. Ini mencederai rasa keadilan publik,” kata Bowo menutup. (GA)

BACA JUGA: Koalisi Sipil Lampung: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Adalah Pengkhianatan terhadap Reformasi