Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (28/10/2025), dikutip dari Beritasatu

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tindak lanjut atas dana hasil sitaan senilai Rp13,2 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang sebelumnya telah diserahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada Kemenkeu.

“Diskusinya juga membahas dana Rp13,2 triliun yang diserahkan dari Kejagung,” ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya belum memastikan apakah dana sitaan tersebut akan dialokasikan untuk beasiswa LPDP. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp25 triliun untuk program beasiswa LPDP pada tahun ini.

“Kita sudah siapkan Rp25 triliun untuk tahun ini, jadi tidak ada masalah,” ucapnya.

Sebelumnya, Purbaya menyampaikan bahwa Kemenkeu akan terlebih dahulu meninjau kebutuhan aktual LPDP sebelum memutuskan penggunaan dana sitaan itu. Menurutnya, lembaga tersebut masih memiliki cadangan dana yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan kajian agar penyalurannya sesuai kebutuhan.

“Nanti kita atur. LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita perlu lihat berapa kebutuhan sebenarnya dari Rp13 triliun itu,” kata Purbaya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menambahkan, keputusan akhir tetap akan disesuaikan dengan arahan Presiden. “Kalau perintah Presiden dipindahkan, nanti kita lihat seperti apa,” ujarnya.

Berdasarkan data LPDP per awal Oktober 2025, total dana abadi pendidikan tercatat sebesar Rp154,1 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas dana abadi pendidikan (DAP) Rp126,1 triliun, dana abadi penelitian (DAPL) Rp12,9 triliun, dana abadi perguruan tinggi (DAPT) Rp10 triliun, dan dana abadi kebudayaan (DAKB) Rp5 triliun. (GA)

BACA JUGA: Harimau Sumatera Tertangkap di Sukabumi Lambar, Petugas Tunggu BKSDA Untuk Proses Evakuasi