Saibumi.com (SMSI), Jakarta -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah agar menjaga laju inflasi tetap berada dalam target yang sudah ditetapkan pemerintah setiap tahunnya.

Hal itu disampaikan Purbaya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (RKPID) 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada awal pekan ini.

“Saya ingin sedikit bercerita mengapa inflasi itu penting. Inflasi berperan besar dalam menjaga stabilitas sosial dan politik,” ujar Purbaya dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (20/10/2025).

BACA JUGA: Kirim 7 Atlet, Sambo Lampung Raih 6 Medali di PON Beladiri I Kudus 2025

Menurutnya, inflasi adalah salah satu komponen utama yang menentukan kestabilan sosial, politik, dan ekonomi di sebuah negara. Tanpa kestabilan harga, seorang pemimpin akan sulit mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Ia mencontohkan masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang mampu bertahan lebih dari tiga dekade karena mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, terutama beras.

“Rahasia kenapa Pak Harto bisa memimpin selama 32 tahun, karena beliau mampu menjaga stabilitas harga beras. Kalau harga beras stabil, yang lain akan ikut terkendali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan mengendalikan inflasi juga berpengaruh terhadap popularitas kepala daerah.

“Kalau harga-harga di daerah tidak terkendali, bisa berimbas pada elektabilitas pemimpin daerah. Saat pemilu nanti, masyarakat tentu akan menilai,” kata dia.

Ia menambahkan, urusan perut masyarakat masih menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan sosial dan politik di Indonesia.

“Kalau bapak ibu bisa menjaga harga tetap stabil di daerahnya, hampir bisa dipastikan akan kembali terpilih tanpa perlu banyak janji politik. Karena sampai hari ini, urusan perut masih menjadi alat politik paling kuat di negeri ini,” tandas Purbaya.

Berdasarkan data hingga September 2025, tingkat inflasi nasional tercatat di angka 2,65 persen secara tahunan (year on year). Angka itu masih berada dalam kisaran target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.

Dari total 38 provinsi, terdapat 25 provinsi yang inflasinya masih sesuai dengan rentang nasional. Adapun Sumatera Utara tercatat memiliki inflasi tertinggi sebesar 5,3 persen, sementara Maluku Utara justru mengalami deflasi 0,2 persen.

BACA JUGA: Kirim 7 Atlet, Sambo Lampung Raih 6 Medali di PON Beladiri I Kudus 2025