Saibumi.com (SMSI), Jakarta -  Founder dan Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA), Roy N. Mandey, menilai rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah langkah populis, melainkan kebijakan solutif yang sudah lama dinantikan pelaku usaha.

Dalam program Investor Market Today, Roy menegaskan bahwa persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan pada sisi produksi, melainkan pada lemahnya daya beli masyarakat pascapandemi, Kamis (16/10/2025), dikutip dari beritasatu.com

“Ini bukan kebijakan populis, tapi langkah solutif yang memang dibutuhkan. Inti masalah ekonomi kita bukan di produksi, tapi di daya beli masyarakat,” ujar Roy.

Menurutnya, kebijakan fiskal yang mendukung konsumsi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional, mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Roy menggambarkan kondisi sektor ritel saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Meski pusat perbelanjaan tampak ramai, sebagian besar pengunjung datang hanya untuk bersantap atau bersosialisasi, bukan berbelanja barang konsumsi.

“Kalau dilihat di mal, yang ramai itu restoran dan kafe. Sementara pengunjung yang membawa kantong belanja ritel sangat sedikit. Diskon besar pun tidak banyak membantu, karena daya beli memang belum kembali normal,” jelasnya.

Ia menilai, fenomena tersebut menunjukkan masyarakat masih menahan pengeluaran untuk kebutuhan nonpokok akibat pendapatan yang belum pulih.

Karena itu, rencana penurunan tarif PPN di bawah 10% diyakininya dapat menjadi stimulus positif bagi dunia usaha sekaligus memberi ruang konsumsi bagi masyarakat. Roy menilai, tarif PPN sebesar 9% akan ideal, sementara batas maksimal 10% tetap menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap konsumsi domestik.

“Kalau bisa diturunkan ke 9% tentu lebih baik, tapi maksimal 10% pun sudah cukup ideal. Ini bisa menjadi sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap pasar dan konsumsi dalam negeri,” pungkas Roy. (GA)

BACA JUGA: Dawam Rahardjo Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Korupsi Proyek Gerbang Rumah Dinas