Saibumi.com (SMSI) Jakarta - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Triga Lampung, terdiri atas DPP Akar, DPP Pematank, dan DPP Keramat, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Jakarta, pada Senin (13/10/2025). 

Triga Lampung mendesak negara, melalui DPR RI dan Kementerian ATR/BPN RI, untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut. 

Aksi ini merupakan bagian dari perjuangan panjang masyarakat Lampung dalam menuntut penyelesaian konflik agraria yang melibatkan warga dengan PT Sugar Group Companies (SGC). 

BACA JUGA: Wagub Jihan Terima FKUB Lampung, Bahas Penguatan Moderasi Beragama

Di depan DPR RI, massa menuntut Panitia Khusus (Pansus) Agraria untuk menindaklanjuti kasus ini sebagai prioritas kerja. Mereka meminta agar DPR menggunakan kewenangannya dalam mengawasi dan menekan pemerintah agar segera melakukan pengukuran ulang seluruh Hak Guna Usaha (HGU) PT SGC secara transparan dan akuntabel dan menganggarkan anggaran pada tahun 2026 agar ukur ulang segera terlaksana. 

"Kita akan terus melakukan pengawalan, kita akan terus melakukan aksi, dan kita akan melakukan prosedur-prosedur hukum yang ada di negara ini," tegas Suadi Romli, Ketua DPP Pematank dalam keterangannya, Senin (13/10/2025). 

Mereka menilai, pengukuran ulang menjadi langkah penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan agraria, terutama guna memisahkan secara tegas antara lahan milik rakyat dan wilayah yang dikuasai perusahaan.

Pihaknya juga menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian data luas HGU PT SGC yang menimbulkan indikasi penguasaan lahan melebihi batas sah, termasuk di dalamnya tanah ulayat, lahan rawa, dan tanah enclave milik masyarakat 

Berdasarkan data Triga Lampung, Kementerian ATR/BPN mencatat luas HGU PT SGC sekitar 84,5 ribu hektare, sementara izin lokasi yang diterbitkan Gubernur Lampung tahun 1991 mencapai 138 ribu hektare. Perbedaan data tersebut memperkuat dugaan adanya praktik penguasaan lahan di luar ketentuan hukum. 

"Kami mendesak Pansus konflik agraria yang dibentuk oleh DPR RI segera memanggil pihak terkait baik pemerintah provinsi Lampung masyarakat Lampung yang diwakili oleh Triga Lampung dan Kementerian ATR/BPN serta pihak kemenhan," kata Indra Musta'in, Ketua DPP Akar Lampung. 

Usai berunjuk rasa di DPR RI, massa kemudian melanjutkan aksinya ke depan Kementerian ATR/BPN RI. Di sana, mereka kembali menegaskan desakan agar pemerintah segera melaksanakan pengukuran ulang seluruh HGU PT SGC dan perusahaan afiliasinya di Provinsi Lampung. 

"Triga Lampung tetap mendesak keputusan hasil RDPU 15 Juli 2025 yang lalu, dimana keputusan tersebut menyampaikan bahwa, Kementerian ATR BPN harus segera melakukan ukur ulang HGU PT. SGC, terlepas dari per-awal agustus kemarin Kementerian ATR/BPN mengatakan bahwa Lahan SGC tersebut ternyata adalah milik Kemenhan," ucap Indra. 

Triga Lampung menilai Pernyataan meteri ATR/BPN yang menyebut seluruh lahan PT SGC merupakan aset milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI Angkatan Udara, sebagaimana disebut dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI  yang ditujukan kepada Kamenhan tahun 2015, 2019, dan 2020 berpotensi mengaburkan akar permasalahan dan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pengukuran ulang. 

Penyelesaian konflik agraria ini merupakan ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan keadilan agraria.

Mereka menegaskan, pengukuran ulang HGU PT SGC harus dilakukan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat lokal, akademisi, serta organisasi sipil agar hasilnya objektif dan berpihak pada rakyat. 

Pada aksi tersebut, Triga Lampung menyampaikan beberapa point pernyataan sikap di depan Kantor Kementerian ATR/BPN RI, yaitu: 

1. Ukur ulang HGU PT SGC harus tetap dilaksanakan. Terlepas dari siapa pun yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut, bahkan jika itu adalah milik instansi negara seperti Kemenhan, desakan ukur ulang adalah demi kepentingan dan hak- rakyat. 

2. Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Meskipun benar tanah itu milik Kemenhan, hak-hak rakyat yang telah dirampas atau diklaim secara sepihak wajib dikembalikan. 

3. Kami menolak tegas upaya Kementerian ATR/BPN untuk menjadikan status kepemilikan Kemenhan sebagai alasan untuk melanjutkan konflik agraria dan membenarkan perampasan terhadap hak-hak rakyat. Pemerintah tidak boleh bersembunyi di balik nama instansi negara demi melanggengkan ketidakadilan.

BACA JUGA: Wagub Jihan Terima FKUB Lampung, Bahas Penguatan Moderasi Beragama