Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kerusuhan demonstrasi 28–29 Agustus 2025 saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Khusus Laporan Kinerja DPR, Kamis (2/10/2025), dikutip dari Beritasatu.com.

Dalam pidatonya, Puan menyebut peristiwa tersebut melukai nilai kemanusiaan sekaligus mencerminkan kemunduran demokrasi.

“Ketika aspirasi rakyat dicederai dengan kekerasan dan anarkis, maka bukan hanya demokrasi yang mundur, tapi juga martabat kemanusiaan kita ikut terluka,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan.

BACA JUGA: Menkum Pastikan BP BUMN Segera Dibentuk Usai Revisi UU

Ia menekankan pentingnya ruang dialog tanpa kekerasan serta mengingatkan agar tragedi itu dijadikan pelajaran untuk memperkuat demokrasi di masa depan. Puan juga menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa.

Namun, pernyataan tersebut dinilai kontras dengan situasi di lapangan. Berdasarkan data pemerintah yang disampaikan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Izha Mahendra, pasca kerusuhan Agustus kepolisian menangkap 6.719 orang di seluruh Indonesia, meskipun 5.858 di antaranya kemudian dibebaskan (26/9/2025) dikutip dari Tempo.co

Selain ribuan penangkapan, kerusuhan juga menelan korban jiwa. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana DPR benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya. Kritik pun menguat bahwa tanpa langkah investigasi dan tindak lanjut yang jelas, pidato Ketua DPR berpotensi dipandang sebatas simbolis, tanpa komitmen nyata terhadap perlindungan demokrasi dan hak asasi manusia. (GA)

BACA JUGA: Menkum Pastikan BP BUMN Segera Dibentuk Usai Revisi UU