Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Aksi Kamisan kembali digelar sebagai penegasan bahwa pelanggaran HAM berat di Indonesia belum pernah benar-benar diselesaikan. Dalam momentum September Hitam, aksi ini hadir bukan sekadar mengenang, tetapi juga menuding negara yang terus gagal menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM serta membiarkan para pelaku bebas tanpa pertanggungjawaban. Aksi tersebut berlangsung di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Kamis (18/9/2025).

Rangkaian kegiatan dibuka dengan kuliah jalanan bersama Fuad Abdulgani, S.Sos., M.A. Ia menegaskan bahwa negara telah gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM, bahkan cenderung melakukan penekanan dan perampasan hidup terhadap rakyat melalui aparatur yang dibentuk negara.

“Anggaran terbesar yang digelontorkan oleh negara bukan untuk kepentingan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, melainkan paling banyak diberikan kepada Kementerian Pertahanan dan Polri yang diberi legitimasi untuk memegang senjata,” ujar Fuad dalam kuliah jalanan.

BACA JUGA: Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Hutan

Di tengah aksi, massa juga menggelar orasi politik. Salah satu perwakilan mahasiswa, Wahyu Saputra, menyampaikan kritik keras terhadap negara.

“Negara tidak pernah hadir untuk melindungi hak-hak rakyat dan menjamin kebutuhan rakyat. Justru sebaliknya, negara menggunakan aparatur represif untuk melakukan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat. Karena itu, kami turun ke jalan untuk menyuarakan perlawanan dan menolak lupa,” tegas Wahyu dalam orasinya.

Selain orasi, Forum Literatur menghadirkan lapak baca gratis dengan menyediakan bacaan kritis agar masyarakat tidak kehilangan kesadaran. Hadir pula lapak sablon cukil sebagai simbol perlawanan, menyuarakan bahwa seni adalah senjata untuk membongkar kezaliman.

Energi perlawanan semakin hidup lewat panggung budaya dengan pembacaan puisi, orasi massa aksi, serta penampilan dari band lokal The Mukamelas yang menambah warna dalam kegiatan September Hitam.

Aksi ditutup dengan tabur bunga dan seribu lilin, bukan hanya sebagai penghormatan bagi korban pelanggaran HAM, tetapi juga sebagai pengingat keras bahwa negara belum menjalankan kewajibannya untuk mengadili para pelanggar dan memulihkan hak-hak korban. (GA)

BACA JUGA: Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Lintas Sektor dalam Pengelolaan Hutan