Saibumi.com (SMSI), Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan adanya sekitar 600 ribu rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi bermasalah. Meski demikian, pemerintah tetap memberi ruang bagi masyarakat yang berhak untuk mendapatkan haknya, melalui proses verifikasi ulang yang sedang berlangsung. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin (15/9/2025), dikutip dari beritasatu.com.

Gus Ipul menjelaskan, persoalan rekening bermasalah tersebut memiliki beragam penyebab. Ada penerima yang kedapatan menyalahgunakan dana bansos, sementara sebagian lainnya justru menjadi korban penyalahgunaan data atau sekadar terjebak kesalahan administrasi.

“Kami menemukan ada penerima yang memakai bansos untuk hal-hal yang merusak, seperti judi online. Namun, ada juga yang datanya dipakai pihak lain. Karena itu, verifikasi lapangan dan pemutakhiran data sangat penting,” ujarnya.

Ia menegaskan, tujuan verifikasi ulang bukan untuk menghukum penerima, melainkan memastikan bansos benar-benar sampai kepada masyarakat miskin dan rentan.

“Kebijakan ini bukan sekadar menghentikan bantuan, melainkan memastikan agar tepat sasaran, diterima oleh mereka yang benar-benar berhak,” tegas Gus Ipul.

Dari total 600 ribu rekening, sebanyak 228 ribu sudah dicoret sejak Agustus 2025, sedangkan 375 ribu rekening lainnya masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut. Proses tersebut meliputi pemeriksaan identitas, riwayat pekerjaan, hingga transaksi keuangan penerima.

Dalam pelaksanaannya, Kemensos bekerja sama dengan otoritas keuangan, pemerintah daerah, perangkat desa, serta petugas Program Keluarga Harapan (PKH). Kolaborasi ini diharapkan dapat menjamin proses verifikasi berlangsung transparan dan akurat.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan bahwa masyarakat penerima bansos yang masuk kategori bermasalah tetap diberi kesempatan memperbarui data.

“Kami membuka ruang bagi penerima manfaat untuk melakukan pemutakhiran data, terutama jika sebelumnya mereka terindikasi menyalahgunakan bansos, misalnya untuk judi online. Proses verifikasi ini dilakukan sampai ke tingkat kelurahan dan desa,” jelasnya.

Dengan langkah ini, Kemensos berharap distribusi bansos dapat berjalan lebih adil, tepat sasaran, serta benar-benar membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan.

BACA JUGA: Pemerintah Gulirkan Insentif Jaminan Sosial bagi Pekerja Transportasi Daring