Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar diskusi publik bertema “Lampung Darurat Agraria: Antara Penegakan Hukum atau Investasi Berkelanjutan” di Djaya House Cafe, Kedaton, Sabtu, (9/8/2025).

Acara ini dihadiri perwakilan kepolisian, pelaku usaha, Kementerian ATR/BPN, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Polisi Tegaskan Netral

BACA JUGA: Bendera Bajak Laut One Piece Berkibar di Lampung, Warga Diminta Turunkan

Wadirkrimsus Polda Lampung AKBP Yusriandi Yusrin menegaskan, kepolisian bersikap netral dalam menyikapi persoalan agraria.

“Polisi berada di tengah, menjaga keamanan, ketertiban, dan iklim investasi melalui langkah preemtif, preventif, hingga represif,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait konflik agraria dan akan berkoordinasi dengan Ditkrimum untuk memastikan penanganan kasus.

Akademisi: Hukum dan Investasi Harus Berjalan Seiring

Dosen Hukum Universitas Lampung, Renaldy Eka Putra, mengatakan persoalan agraria tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

“Negara wajib hadir sebagai mediator, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945,” katanya.

Renaldy menegaskan penegakan hukum dan investasi berkelanjutan harus berjalan beriringan serta mengingatkan potensi hambatan akibat praktik korupsi.

ATR/BPN Tunggu Instruksi Pusat

Perwakilan Kanwil ATR/BPN Provinsi Lampung menyebut pengukuran ulang lahan hanya dapat dilakukan jika ada instruksi resmi dari pusat.

“Kami menunggu arahan ATR/BPN pusat untuk langkah teknis,” jelasnya.

Ia menjabarkan rencana strategis 2020–2024 yang meliputi pendaftaran tanah, penataan ruang, peningkatan SDM, digitalisasi layanan, hingga reforma agraria untuk mendukung pemberdayaan UMKM.

APINDO Minta Iklim Investasi Dijaga

Wakil Bendahara APINDO Lampung, Resmen Kadafi, menilai pengukuran ulang lahan tanpa dasar hukum jelas berpotensi merusak iklim investasi.

“Issu SGC sering muncul jelang Pilkada. Padahal perusahaan ini mempekerjakan 60 ribu orang dan menyumbang 40 persen kebutuhan gula nasional,” ujarnya.

PGK Lampung Soroti Keterlibatan Politik

Wakil Ketua I DPW PGK Lampung, Basuki, mengungkap dugaan aliran dana yang memicu pra-peradilan terhadap SGC, namun gugur karena bukti tidak cukup.

Ia menilai SGC pernah menolak terlibat dalam politik praktis di Pemilu 2019 dan 2024, tetapi tetap membutuhkan hubungan dengan politisi untuk kepastian usaha.

Basuki juga menyinggung persoalan pajak perusahaan dan perbedaan data jumlah pegawai yang diklaim dan tercatat.

Diskusi publik ini menggambarkan tarik-ulur antara kepastian hukum, keberlanjutan investasi, dan penyelesaian konflik agraria di Lampung. HMI Cabang Bandar Lampung berharap forum semacam ini menjadi ruang dialog yang transparan dan solutif bagi semua pihak.

BACA JUGA: Bendera Bajak Laut One Piece Berkibar di Lampung, Warga Diminta Turunkan