Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Krisis legitimasi yang menyandra keberlangsungan ekosistem bisnis penyedia Wifi di tingkat lokal mendapat perhatian dari Legislatif. Komisi I DPRD Bandar Lampung berpendapat, polemik mengenai program dan kebijakan perizinan sangat berpengaruh terhadap iklim kenyamanan Investasi di kota tapis berseri. Kamis (7/8/2025).

"Mematuhi perizinan menjadi syarat wajib bagi para pengusaha dan investor untuk usahanya, dan dalam mengajukan perizinan usahanya pun harus mematuhi aturan yang berlaku. Namun perlu juga diingat bahwa, peraturan yang ada bukan untuk menghambat apalagi merusak iklim kenyamanan investasi," kata Ketua Komisi I Hj. Misgustini kepada saibumi menyikapi polemik bisnis Wifi lokal di Bandar Lampung

Ketua Komisi I Hj. Misgustini meminta, stake holder terkait dan pemangku kepentingan dapat saling kolaborasi memecah persoalan mencari jalan keluar untuk kemudian mengambil langkah kebijakan yang berkelanjutan.

BACA JUGA: PkM di Pahawang ITERA Ajak Kembangkan Ekowisata Birdwatching Lewat Fotografi Satwa Liar

"Dan bila legitimasi penyelenggaraan belum memadai, mustinya kita dapat duduk bareng mencari solusinya. Sebab, ini menyangkut keberlangsungan ekosistem pertumbuhan di daerah yang sepatutnya kita support tumbuh kembangnya," ujar Politisi Nasdem tersebut.

Kendati demikian, Ia menjelaskan bahwa, akses perizinan diharap mampu menyisir potensi ketimpangan serta dampak-dampak negatif lain di masa depan. Mengingat penyelenggaraan sistem infrastruktur jaringan utilitas internet menjadi problematika di wilayah perkotaan.

Disamping itu, Ia mengaku turut prihatin dan menyoroti polemik ini. Oleh sebab itu, sebagai legislatif yang berperan mengawasi kebijakan Pemerintah, Ketua Komisi I turut mengambil sikap terutama soal-soal penyelenggaraan perizinan pada usaha di sektor telekomunikasi internet Wifi di kota tapis berseri.

Lebih lanjut, Ketua Komisi I DPRD mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) dapat memberi akses legitimasi on point dan merumuskan arah kebijakan secara seksama supaya langkah yang diambil kedepan, sesuai dengan kebutuhan konkret perkembangan realitas.

Penataan menjadi kunci keterpaduan rencana pembangunan menuju kota metropolitan serta diperlukan adanya legitimasi yang memadai sebagai acuan penyelenggaraan supaya memiliki kepastian yang jelas," sambungnya.

Untuk itu, lanjut Ketua Komisi I mengajak para pihak terkait terutama para pengusaha ataupun asosiasi di sektor bisnis jaringan internet untuk sama-sama bertukar pikiran dan merancang keberlanjutan investasi serta perumusan legitimasi atau aturan legislasi mengenai polemik terkait sulitnya perizinan jaringan internet.

"Keterlibatan semua pihak sangat penting karena hal ini menyangkut kepentingan banyak orang. Sementara problematika pembangunan kota metropolitan di era digital sekarang akses internet rumahan seperti ini menjadi salah satu penopang kebutuhan informasi masyarakat.

BACA JUGA: PkM di Pahawang ITERA Ajak Kembangkan Ekowisata Birdwatching Lewat Fotografi Satwa Liar