Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Hingga awal Juli 2024, nasib peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kategori R4 di Provinsi Lampung belum menemui kejelasan. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan bahwa Pemprov belum bisa mengambil langkah karena belum menerima petunjuk resmi dari pemerintah pusat.

Belum Ada Payung Hukum untuk Status R4

Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Gubernur, Jihan menyatakan bahwa status R4 masih menunggu tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Bagi yang belum dinyatakan diterima, akan ada proses teknis selanjutnya. Kami meminta BKD untuk terus menjalin koordinasi terkait hal ini,” kata Jihan, Selasa (8/7/2025).

R4 merupakan kode bagi peserta yang telah lolos seleksi P3K, tetapi belum mendapat penempatan formasi. Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan guru honorer, sebab mereka yang dinyatakan lulus belum menerima SK pengangkatan.

BKD Diminta Perkuat Komunikasi dengan Pusat

Pemprov Lampung telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memperkuat komunikasi dengan instansi pusat guna mendorong solusi konkret terhadap permasalahan R4.

“Kami paham betul ini menjadi tekanan tersendiri bagi para guru honorer. Namun kami belum bisa mengambil keputusan tanpa regulasi yang sah dari pusat,” tutur Jihan.

Gaji dan Hak Keuangan Belum Bisa Dijamin

Terkait hak keuangan atau gaji bagi peserta R4, Jihan belum dapat memberikan kepastian. Ia menyebut hal tersebut masih tergantung pada keputusan pemerintah pusat.

“Untuk status R4 ini, belum bisa dipastikan apakah akan mendapat gaji atau tidak karena kami masih menunggu kebijakan resmi,” ungkapnya.

Menurut Jihan, Pemprov Lampung akan tetap mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat sebagai dasar tindakan.

BACA JUGA: Kasus Kematian Pratama Wijaya, Polisi Periksa Alumni Mahepel FEB Unila