Saibumi.com (SMSI), Lampung – Serikat Pekerja PT San Xiong Steel Indonesia mendesak aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk segera mempercepat proses pemeriksaan atas konflik internal manajemen perusahaan yang berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak karyawan. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai status manajemen yang sah, sementara ratusan pekerja masih belum menerima gaji dan jaminan sosial yang menjadi hak mereka.

Ketidakpastian Manajemen dan Dampaknya terhadap Karyawan

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah di Balai Keratun pada 10 April 2025 lalu, pihak Finny Fongmenyatakan bahwa mereka telah mengambil alih kepemimpinan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, pihak lain yang mengaku sebagai manajemen asli membantah telah mengadakan RUPS tersebut.

“Jika persoalan utamanya adalah sah atau tidaknya RUPS, maka pembuktiannya semestinya sederhana, cukup hadirkan saksi yang menyatakan apakah rapat tersebut benar-benar pernah digelar atau tidak. Tapi kami, para pekerja, tidak tahu-menahu soal konflik ini. Yang kami tuntut adalah kepastian pekerjaan dan pembayaran hak kami,” tulis Yohanes Joko Purwanto selaku Ketua Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) dalam pernyataan resminya, Kamis (22/05/2025).

Serikat Pekerja: Penyidik Harus Bertindak Tegas

Joko menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, penyidik memiliki kewenangan untuk segera memanggil saksi dan meminta bukti dari masing-masing pihak yang bersengketa.

“Lambannya proses hukum hanya akan memperpanjang penderitaan para pekerja. Kami mendesak aparat hukum untuk segera bertindak. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, karena para karyawan menggantungkan hidup mereka pada perusahaan ini,” tegas Joko.

Kebingungan ini semakin diperparah oleh saling lempar tanggung jawab. Pihak Finny Fong mengaku tidak dapat membayar gaji karena rekening perusahaan diblokir, sementara pihak Aguan menyatakan tidak bisa membayar karena akses ke pabrik dikuasai oleh kubu Finny Fong.

Joko juga menyesalkan adanya petisi internal yang diedarkan oleh pihak Finny Fong untuk meminta dukungan karyawan dalam membuka blokir rekening perusahaan. Ia menilai hal tersebut sebagai upaya menarik pekerja ke dalam konflik kepemilikan yang bukan menjadi urusan mereka.

“Kami tidak ingin karyawan ditarik ke dalam konflik antar pemegang saham. Siapa yang benar dan siapa yang salah adalah ranah hukum, bukan ranah pekerja. Biarkan itu dibuktikan melalui proses hukum,” lanjut Joko.

Tuntutan Serikat Pekerja

Serikat Pekerja PT San Xiong Steel Indonesia menyampaikan beberapa tuntutan utama:

1. Penyidik segera menghadirkan saksi dan meminta bukti dari pihak terkait untuk mempercepat proses penyelesaian konflik.

2. Pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan hak-hak pekerja dipenuhi.

3. Manajemen perusahaan memberikan kejelasan atas status operasional agar para pekerja tidak terus berada dalam ketidakpastian.

4. Pembayaran seluruh hak karyawan yang tertunda, termasuk gaji, tunjangan, dan jaminan sosial.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Konflik internal yang berkepanjangan ini telah berdampak signifikan, tidak hanya bagi para pekerja, tetapi juga terhadap keluarga mereka dan perekonomian lokal. Serikat pekerja memperingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera ditangani secara serius oleh pihak berwenang, potensi gejolak sosial dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak sangat mungkin terjadi.

Serikat pekerja menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini dan siap menempuh jalur hukum apabila tidak ada langkah konkret yang diambil dalam waktu dekat.

BACA JUGA: Bapenda Kota Terus Berinovasi Demi Menyusur Potensi PAD dan Penerimaan Pajak di Bandar Lampung Meningkat