Saibumi.com (SMSI), Lampung - Gelombang aksi mogok yang digalang oleh para pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta turut mendapatkan resonansi dari wilayah Lampung. Pada Selasa (20/05/2025), GASPOOL (Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online Lampung), bersama 25 komunitas dan organisasi roda dua di provinsi ini, secara kolektif menyatakan penghentian operasional (Offbit) sebagai bentuk solidaritas atas seruan nasional yang menuntut keadilan regulasi dan perlindungan hukum yang komprehensif bagi para pengemudi.

Ketua GASPOOL, Miftahul Huda, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tekanan moral dan politis kepada pemerintah pusat agar segera mengakui serta mengatur transportasi daring roda dua dalam kerangka hukum nasional. Ia menyoroti bahwa hingga saat ini, eksistensi ojek online belum memiliki legitimasi yuridis yang memadai, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan baik mitra pengemudi maupun perusahaan aplikator.

“Kami di Lampung memang tidak turun aksi ke jalan, tapi kami menunjukkan solidaritas penuh dengan mogok kerja dan menonaktifkan aplikasi. Ini bentuk perlawanan kami atas ketidakadilan yang selama ini dirasakan para pengemudi,” ujar Huda.

Para pengemudi berharap bahwa aksi nasional ini mampu menarik perhatian pemerintah dan perusahaan aplikasi untuk duduk bersama membahas solusi yang adil dan berkelanjutan.

Aksi mogok ini berdampak signifikan terhadap layanan transportasi online di wilayah Lampung, yang tampak lebih sepi dari biasanya. Banyak pengguna aplikasi yang mengaku kesulitan mendapatkan layanan ojol pada hari ini.

“Selama ini moda transportasi roda dua tidak mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari sistem transportasi umum dalam peraturan perundang-undangan. Padahal, kami setiap hari berada di lapangan, melayani masyarakat. Kami menuntut perlindungan hukum, sistem tarif yang berkeadilan, dan kepastian dalam relasi kemitraan,” tegas Huda.

Ia juga menyoroti kebijakan pemotongan pendapatan oleh aplikator yang dinilai sangat membebani. Besaran potongan yang mencapai 20 persen per transaksi dinilai tidak proporsional, terutama di tengah fluktuasi permintaan layanan dan meningkatnya biaya operasional harian. Para pengemudi, kata Huda, menghendaki adanya batas maksimum potongan sebesar 10 persen guna memastikan kelayakan penghasilan secara manusiawi.

Lebih lanjut, Huda mengkritisi sistem perlindungan asuransi yang tidak mencakup seluruh durasi kerja pengemudi. Saat ini, perlindungan asuransi hanya berlaku ketika order telah diterima dan dijalankan, sementara fase pencarian order belum dianggap sebagai waktu kerja. “Padahal, sejak aplikasi diaktifkan, pengemudi sudah menjalankan tugasnya. Celah ini membuat banyak pengemudi tidak terlindungi apabila mengalami kecelakaan di luar momen ‘on-bid’,” jelasnya.

Isu keamanan juga menjadi sorotan utama. Huda mengungkapkan bahwa dalam berbagai kasus kekerasan atau kriminalitas antara pengemudi dan konsumen, aplikator kerap kali enggan memberikan akses data kepada aparat penegak hukum, dengan dalih perlindungan privasi atau lokasi server di luar negeri. Situasi ini menurutnya mengancam keselamatan pengemudi dan pengguna jasa secara bersamaan.

Jika tuntutan yang disuarakan secara nasional ini tidak direspons secara serius oleh pemerintah, GASPOOL menyatakan kesiapan untuk menginisiasi aksi lanjutan secara mandiri di berbagai daerah. Menurut Huda, koordinasi lintas wilayah dengan komunitas pengemudi telah terjalin dan siap digerakkan.

“Kami masih memberi ruang bagi pemerintah untuk bertindak. Namun apabila tidak ada langkah konkret, aksi serempak bisa digelar di daerah-daerah, termasuk di Lampung,” tegasnya.

Huda menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya kehadiran negara melalui kebijakan yang akomodatif, adil, dan inklusif. Ia juga mengusulkan pembentukan lembaga independen yang dapat mengawasi dan menangani persoalan dalam sektor transportasi daring, dengan melibatkan perwakilan komunitas pengemudi dalam proses perumusannya demi mewujudkan ekosistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

BACA JUGA: Buka Musrembang RPJMD Bandar Lampung 2024-2029, Walikota Harap Masukan Positif dan Konstruktif dari Seluruh Pihak