Saibumi.com - Banjir yang kembali melanda Kota Bandar Lampung, khususnya di wilayah Panjang hingga menelan korban jiwa sebanyak tiga orang, menjadi tamparan keras bagi kita semua. Ini bukan semata bencana alam, melainkan cermin dari krisis ekologis dan kegagalan tata kelola ruang kota.

Bandar Lampung, yang seharusnya tumbuh sebagai kota sehat, nyaman, sejahtera dan berkelanjutan, justru dikepung oleh persoalan klasik: banjir tahunan yang belum pernah terselesaikan secara fundamental.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) telah mengambil sejumlah langkah teknis terkait penanganan banjir seperti rehabilitasi sistem drainase, pengerukan sedimentasi, hingga penertiban bangunan liar di atas aliran air. Tentu, tindakan demikian patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap warganya.

BACA JUGA: Desak Solusi Berkelanjutan, Kritik DPRD Kota Beberkan Langkah Penting Atasi Banjir di Bandar Lampung

Namun, perlu ditegaskan bahwa pendekatan ini masih terlalu sektoral dan reaktif. Masalah banjir bukan sekadar persoalan drainase tersumbat, melainkan Akumulasi dari permasalahan ekologis, tata ruang, dan perilaku manusia yang saling terkait satu sama lain.

Sebagai seorang akademisi sekaligus warga yang peduli terhadap keberlangsungan kota tapis berseri ini, saya mengajukan beberapa masukan strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius oleh Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait:

1. Penataan Tata Ruang Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Alih fungsi lahan hijau yang berfungsi sebagai Kawasan resapan air seperti hutan kota, sempadan sungai, dan lahan pertanian produktif menjadi bangunan beton komersial dan kawasan permukiman yang telah berlangsung masif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan menyebabkan infiltrasi air menurun drastis sehingga limpasan air kiriman dari areal dataran tinggi hulu sungai meningkat saat hujan lebat terjadi.

Sudah saatnya Pemerintah Kota meninjau kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan menjadikannya dokumen lingkungan hidup untuk benar-benar dijalankan dengan pengawasan ketat. Implementasi zona perlindungan ekologis musti diperkuat dan didukung dengan kebijakan insentif serta disinsentif yang tegas bagi pelanggar tata ruang serta penegakkan keadilan lingkungan musti berjalan.

2. Rehabilitasi dan Restorasi Wilayah Aliran Sungai (DAS)

Kondisi DAS Way Belau, Way Kandis, Way Awi dan sungai-sungai kecil lain di Bandar Lampung sudah sangat terdegradasi. Pendangkalan, penyempitan, dan pencemaran menyebabkan sungai kehilangan fungsinya sebagai sistem drainase alami.

Pemerintah harus mengedepankan pendekatan ekosistem dalam mengelola DAS secara holistik, termasuk normalisasi sungai berbasis alam (nature-based solutions), revegetasi bantaran, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keberlangsungan aliran air.

3. Pengembangan Infrastruktur Hijau dan Infrastruktur Adaptif

Pembangunan kota tidak boleh lagi hanya berbasis beton dan aspal. Kota ini harus berani mengadopsi pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur hijau, seperti Taman Resapan, Sumur Biopori Massal, Green Roof, dan Jalan Berpori (permeable pavement).

Pemerintah dapat memulainya dengan merevisi peraturan bangunan gedung agar setiap bangunan komersial dan institusi wajib memiliki sistem pengelolaan air hujan tersendiri.

4. Penguatan Sistem Drainase Kota yang Terintegrasi dan Terkontrol

Permasalahan drainase bukan hanya karena sedimentasi, tetapi juga akibat dari sistem drainase yang tidak terhubung secara menyeluruh, tidak diperbarui sesuai perkembangan kota, serta tidak dilengkapi sistem monitoring.

Drainase perkotaan harus dirancang ulang dengan pendekatan sistem terintegrasi, berbasis data spasial dan hidrologis yang diperbaharui secara berkala. Perlu ada command center untuk pengawasan drainase dan deteksi dini potensi genangan.

5. Pendidikan Publik dan Keterlibatan Komunitas

Upaya teknis akan gagal jika tidak dibarengi dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi publik tentang pentingnya menjaga saluran air, membuang sampah pada tempatnya, hingga menanam pohon harus terus-menerus dilakukan melalui sekolah, RT/RW, masjid, dan media sosial. Pemerintah juga dapat mendorong pembentukan komunitas “Kampung Bebas Banjir” dengan insentif yang jelas.

6. Kebijakan dan Anggaran yang Konsisten, Berbasis Data

Konsistensi kebijakan sangat penting. Program anti-banjir tidak boleh berganti-ganti orientasi tiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Harus ada grand design penanggulangan banjir Bandar Lampung yang mengikat lintas kepemimpinan dan lintas sektor.

Selain itu, pengalokasian anggaran harus berbasis data dan kebutuhan lapangan yang terukur. Kegiatan seperti riset hidrologi mikro dan pemetaan kawasan risiko tinggi banjir harus masuk dalam rencana tahunan.

Krisis Banjir dan Tata Kelola Lingkungan Kota

Kota Bandar Lampung saat ini berada di titik kritis. Jika tidak segera dilakukan transformasi tata kelola lingkungan secara menyeluruh, maka bencana ekologis seperti banjir akan menjadi fenomena yang berulang, semakin merusak dan menelan lebih banyak korban jiwa.

Momentum ini harus menjadi pelajaran dan pemantik bagi semua pihak untuk berbenah. Kita tidak boleh hanya sibuk mengurusi drainase saat banjir datang, lalu lupa ketika musim kemarau.

Sebagai dosen dan pemerhati lingkungan perkotaan, saya mengajak semua pihak untuk memperlakukan persoalan banjir ini bukan sebagai rutinitas tahunan, melainkan sebagai ancaman masa depan yang harus dilawan dengan pengetahuan, inovasi, dan kemauan politik yang kuat. Mari kita wujudkan Bandar Lampung sebagai kota sehat, nyaman, sejahtera, dan benar-benar berkelanjutan.

Oleh: Muhammad Hakiem Sedo Putra, S.T., M.T., Dosen Prodi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu, FTIK Institut Tekhnologi Sumatera

Penyunting: Tim Redaksi Saibumi.com

BACA JUGA: Desak Solusi Berkelanjutan, Kritik DPRD Kota Beberkan Langkah Penting Atasi Banjir di Bandar Lampung