Logo Saibumi

Laporan Dugaan Korupsi RSUDAM, Ini Kata Kejati Lampung

Laporan Dugaan Korupsi RSUDAM, Ini Kata Kejati Lampung

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Lampung I Made Agus Putra Adnyana mengatakan, bahwa Kejati Lampung tindak lanjuti laporan dugaan korupsi RSUDAM, yang saat ini laporan tersebut baru masuk ke dalam proses telaah.

 

BACA JUGA: WARNING!!! Truck Tronton Pengangkut Batu Bara di Lampura, Ancam Pengguna Jalan

"Dimana salah satunya adalah temuan ketidak sesuaian spek dan kekurangan volume, pada kegiatan pembangunan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan gedung perawatan neurologi RSUDAM, sebesar Rp2,92 miliar dan Rp73,38 juta," ungkap Made, Sabtu (25/6/2022). 

 

Kemudian, saat ditanya terkait perkembangan temuan BPK RI terhadap keuangan Pemprov Lampung tahun anggaran 2021, dirinya menuturkan, bahwa saat ini pihak Kejaksaan Tinggi Lampung bukan tengah menindak lanjuti temuan BPK RI tersebut, melainkan tengah menelaah sebuah laporan aduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Abdul Moeloek.

 

"Terkait penanganan kasus dugaan korupsi pada RSUDAM berkenaan dengan temuan BPK kemarin itu sama sekali tidak benar, Kejati saat ini memang tengah menindak lanjuti berkaitan dengan RSUDAM, namun itu berdasarkan Laporan masyarakat, masih sebatas proses telaah juga, belum pada langkah penanganan hukum lain," jelas Made.

 

Informasi yang dihimpun, Kejaksaan Tinggi Lampung saat ini sedang menangani dua laporan masyarakat terkait dugaan korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

 

Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut atas informasi yang disampaikan tersebut, Made berucap bahwa dirinya tak dapat memastikan kebenaran dari kabar itu sepenuhnya.

 

"Kami memang sedang menangani laporan terkait RSUDAM, dan itu baru sebatas telaah, detilnya belum bisa disampaikan, namun terkait informasi tentang penanganan di dua tahun anggaran itu saya juga belum bisa membenarkan," papar Made.

 

Perlu diketahui, Beberapa penemuan penting ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tahun anggaran 2021.

 

Staf Ahli bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara BPK RI, Novian Herodwijanto mengatakan, sederet permasalahan tersebut berupa pengelolaan uang anggaran 2021 yang seluruhnya telah muat dalam buku II yaitu LHP. 

 

"Kedua pengelolaan pendapatan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan yang ada. Permasalahan-permasalahan ini karena Pemerintah Provinsi Lampung tidak memiliki data secara terpadu," ungkapnya, dalam rapat Paripurna DPRD Lampung, Kamis, 12 Mei 2022. 

 

Lebih lanjut Novian ia menjelaskan, temuan BPK RI dimulai dari penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan hasil penjualan BUMD tidak dipisahkan, itu sejatinya tak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional dan dapat dicapai.

 

Kemudian terkait pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lampung dan UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Lampung diduga tidak sesuai kebutuhan. Termasuk belanja pemeliharaan kendaraan 2021 pada Sekda sebesar Rp87,12 juta dan Sekretariat DPRD Rp557,11 juta juga tidak sesuai ketentuan.

 

Selain itu turut didapati kegiatan konstruksi gedung perawatan bedah terpadu dan pembangunan gedung perawatan neurologi RSUAM, juga dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi Rp2,93 miliar dan kurang volume Rp78,38 juta,

 

"Kami juga menemukan kekurangan volume atas 14 paket pekerjaan lapis perkerasan aspal dan beton serta lapis pondasi pada Dinas BMBK sebesar 2,96 miliar. Terakhir, piutang TGR RSUAM Lampung sebesar 6,18 miliar belum dipulihkan. Angka kemiskinan Lampung tertinggi ke-14 secara nasional," papar Novian.

 

Sementara Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, mengungkapkan bila dirinya dan jajaran akan menerima segala bentuk masukan koreksi dan langkah-langkah perbaikan atas rekomendasi BPK dan berkoordinasi bersama pihak BPKP Bandar Lampung. 

 

"Temuan-temuan ini akan kami segera tindaklanjuti, demi perbaikan kedepan. Jangan merasa, bahwa kita seolah-olah sudah benar tetapi apapun bentuknya akan segera di tindaklanjuti," katanya.

 

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rencana aksi atau action plan agar tidaklanjut hasil audit dapat segera terselesaikan tepat waktu. 

 

"Setelah semua selesai, kami akan sampaikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun 2021 kepada DPRD, untuk dibahas dan ditetapkan menjadi peraturan daerah," pungkas Arinal. (Riduan)

BACA JUGA: PNS 10 Hari Tak Masuk Kerja Pecat, Walikota Bandar Lampung Siap Ikuti Aturan

>

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA