Logo Saibumi

Pekerja-Perwakilan Perizinan Kementerian Pertanian Berikan Keterangan pada Sidang Pupuk Ilegal

Pekerja-Perwakilan Perizinan Kementerian Pertanian Berikan Keterangan pada Sidang Pupuk Ilegal

Foto: Saibumi.com/Riduan

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Sidang empat terdakwa peredaran pupuk Ilegal yakni Ketut Gatre warga Pringsewu selaku Komisaris Utama Perusahaan produksi pupuk PT Gahendra Abadi Jaya (GAJ), lalu Subhan warga Lampung Tengah selaku Komisaris GAJ, kemudian Tri Setiyo Dewantoro warga Pringsewu selaku Direktur GAJ, dan Hendri Ardiansyah sebagai Direktur PT GAJ digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Senin 13 Juni 2022. 

 

BACA JUGA: Berikan Penyuluhan Ketahanan Pangan, Lanud BNY Gencarkan Serbuan Teritorial TNI di Kampung Bawang Sakti Jaya

Adapun agenda sidang adalah menghadirkan beberapa saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya pegawai dari PT GAJ diantaranya Ahmad Zainuri dan Jumadi. 

 

Ahmad Zainuri menyampaikan, bahwa dirinya hanya diperintahkan untuk membuat pupuk oleh salah satu terdakwa. 

 

"Saya hanya buat pupuk padat, yang perintahkan Pak Ketut (Terdakwa)," ungkap Zainuri. 

 

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa tata cara pembuatan dan komposisi bahan pupuk yang digunakan juga menurutnya, semua berasal dari arahan terdakwa Ketut, selaku atasannya.

 

Selanjutnya, saksi lainnya Jumadi yang berprofesi sebagai sales produk pupuk yang diproduksi juga menuturkan hal yang sama yaitu hanya mendapatkan perintah dari terdakwa Ketut. 

 

"Sebagai sales produk pupuk yang diproduksi PT GAJ. Saya menawarkan pupuk-pupuk tersebut, ke sejumlah petani yang ada di Kabupaten Pringsewu. Terus, saya tawarkan juga Gapoktan, atas perintah Pak Ketut," jelasnya. 

 

Kemudian, selain saksi dari para pegawai. Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi dari Perwakilan Perizinan di Kementerian Pertanian yakni Kuswanto yang mengikuti sidang melalui zoom. 

 

"Kalau izin perusahaan tersebut sedang dalam proses. Jika sudah terdaftar tentunya, akan muncul di sistem perizinan online di Kementan yang disebut dengan, online single submision (OSS). Kalau belum ada di OSS belum selesai, jadi itu intinya masih proses," tuturnya. 

 

Sementara itu, Gunawan Raka selaku Kuasa Hukum keempat terdakwa menyebut kalau izin perusahaan sudah selesai dan sudah teregistrasi, hasil konfrontasi dokumen dari OSS.

 

"Izinnya sudah selesai, tadi juga sistem edar sudah dibahas, saksi juga menyebut produk bagus. Nah, itu kan harusnya kalau perlindungan konsumen ada penolakan," bebernya. 

 

Usai persidangan, para terdakwa mengajukan pengalihan penahanan dari tahanan biasa, menjadi penahanan kota, dan ajuan tersebut diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan. 

 

"Iya kita mengajukan pengalihan penahanan, dan majelis hakim menerima pengajuan itu," tukasnya. 

 

Perlu diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung telah menetapkan tersangka atas tindak pidana bidang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan berupa mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar di Kementrian Pertanian RI, Jumat (25/2/2022). 

 

Keempat terdakwa yang bernaung di PT GAJ disinyalir memroduksi pupuk padat merk Zetargo, pupuk cair merk Zetonic, pupuk buah atau serbuk merk Cabe Na.

 

Perusahaan tersebut, ternyata belum memiliki izin pendaftaran dari Kementrian Pertanian RI, namun mencantumkan nomor NIB dan NPWP perusahaan dengan tujuan untuk meyakinkan kepada konsumen bahwa produk yang diedarkan sudah terdaftar secara resmi. (Riduan)

BACA JUGA: Kapolresta Jelaskan Pembongkaran Plang Kantor Khilafatul Muslimin

>

Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA