Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung - Kelangkaan solar yang terjadi di seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Lampung kian hari semakin parah. Bahkan, kelangkaan ini mengakibatkan banyak supir truk pengangkut bahan pokok mogok kerja. Kelangkaan ini bisa terlihat diseluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Provinsi Lampung.

Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Lampung, meminta pemerintah untuk tegas memperhatikan kekosongan BBM jenis Solar di SPBU dan segera menambah pasokan solar. Ini karena sudah hampir tiga bulan solar subsidi dibatasi, sehingga menimbulkan antrean panjang truk di SPBU. 

BACA JUGA: Resmi Dilantik! Ini Nama-nama Pengurus Nasdem Lampung

"Kita minga pemerintah untuk tegas memperhatikan masalah solar yang kosong ini. Pemerintah juga harus menambah pasokan solar. Kita juga dorong agar harga bbm subsidi dengan non subsidi tidak terlalu jauh. Ini supaya kendaraan bisa beralih dari solar ke dexlite," kata Ketua Bidang SPBU Hiswana Migas Provinsi Lampung, Donny Irawan, Sabtu (26/3/2022).

Donny menjelaskan, kekosongan solar ini berdampak antrian panjang dihampir seluruh SPBU di Provinsi Lampung. Bahkan banyak kendaraan yang menginap dan berebut solar. Banyak supir yang menginap di SPBU ini juga turut membahayakan karena rawan kebakaran.

"Supir banyak menginap di SPBU, nah itu rawan karena banyak mereka yang berkumpul merokok, itu juga rawan kebakaran. Jadi harapan kami agar pasokan solar bisa ditambah. Untuk penggunaan solar subsidi kepada pihak yang tepat. Kita berjanji akan terus perketat pengawasan dilapangan," jelas Donny.

Menurut Donny, pihaknya berjanji memberikan jaminan kepada semua pihak bahwa akan semakin ketat pengawasan dilapangan terkait bbm bersubsidi ini. Ia berjanji, jika ada hal yang merugikan akan menindaklanjutinya dengan cepat. 

"Kita akan terus perketat pengawasan dilapangan. Intinya, kita dorong pemerintah juga tegas terkait bbm subsidi ini. Karena persoalan subsidi terus berulang setiap tahun. Adanya disparitas harga yang tinggi antara solar dan dexlite yang juga harus segera diselesaikan," ungkap dia.

Menurut Donny, pembatasan ini bukan kebijakan dan regulasinya Pertamina, namun diatur langsung oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Di masa pandemi Covid-19 sudah mengalami penurunan, dan kebijakan juga sudah mulai dilonggarkan, maka ini akan jadi pertumbuhan di segala bidang, akan tetapi dari BPH Migas malah mengurangi kuota solar.(*)

BACA JUGA: Resmi Dilantik! Ini Nama-nama Pengurus Nasdem Lampung