Saibumi.com (SMSI), Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) 5 vaksin Covid-19 untuk booster.  


Pemerintah telah memutuskan memberikan vaksin dosis ketiga atau booster kepada masyarakat mulai 12 Januari 2022 lalu. Kelima vaksin tersebut yakni, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca untuk homologous. Sementara Moderna untuk homologous dan heterologous serta Zifivax untuk heterologous.

Sebelumnya, vaksin yang digadang-gadang akan digunakan sebagai booster adalah vaksin buatan dalam negeri, yakni Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih. Vaksin Nusantara dan Vaksin Merah Putih justru tak mendapat atensi dari pemerintah untuk dijadikan booster.

Tidak adanya Vaksin Nusantara dalam kebijakan booster menuai pertanyaan dari masyarakat luas.

BACA JUGA: Layanan Telekonsultasi dan Paket Obat Gratis Bagi Pasien Isoman Terkonfirmasi Omicron, Ini Kata Kemnkes

Salah satunya dari Pendeta Gilbert Lumoindong. Menurutnya, Vaksin Nusantara telah banyak digunakan oleh sejumlah pejabat di Tanah Air. Terakhir, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bahkan melakukan booster dengan Vaksin Nusantara.

"Indonesia sebetulnya bisa buat vaksin, yaitu Vaksin Nusantara dan sedang uji klinis dan sampai sekarang terbukti ada banyak jenderal, saya dengar Pak Prabowo dan Pak Hendropriyono serta beberapa orang DPR juga dan pimpinan negeri ini sudah menerima Vaksin Nusantar," ujar Gilbert dalam akun YouTube miliknya yang diberi judul "KEBIJAKAN VAKSIN BOOSTER: DIMANA VAKSIN NUSANTARA DAN VAKSIN MERAH PUTIH", dilihat Minggu (30/1).

Menurut Gilbert, jika Vaksin Nusantara dapat beredar negara lain akan mengimpor vaksin dari Indonesia. 

"Kenapa kita masih impor dari luar negeri? Jadi ini masih jadi sesuatu yang membingungkan," ucapnya.

Gilbert mengajak masyarakat Indonesia berdoa jika ada permainan mafia yang coba menghambat Vaksin Nusantara segera diselesaikan.

Sementara itu Pendiri Beranda Ruang Diskusi Dar Edi Yoga mengatakan bahwa untuk menghentikan ketergantungan akan vaksin impor, Presiden Joko Widodo harus segera mengeluarkan keputusan presiden untuk ijin penggunaan Vaksin Nusantara sebagai booster.

"Dalam situasi darurat kepala negara harus segera bertindak tegas. Jika perlu Presiden Joko Widodo memberi contoh dengan menjadi salah satu relawan yang menerima booster Vaknus," ujar Dar Edi yoga.

BACA JUGA: Layanan Telekonsultasi dan Paket Obat Gratis Bagi Pasien Isoman Terkonfirmasi Omicron, Ini Kata Kemnkes