Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Persoalan puluhan warga kelurahan Sumberejo, Kemiling, Bandarlampung yang mengeluhkan sertifikat tanah tak kunjung di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandarlampung ditanggapi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi II Endro S Yahman.

"Saya minta bila perlu di copot kepala BPN Bandarlampung jika melihat permasalah carut marut yang sedang terjadi saat ini," ungkap Endro, Sabtu (29/1/ 2022).

BACA JUGA: Japriyanto Manalu: Kami Berencana Melaporkan Dugaan Mafia Tanah ke Tim Satgas Mafia Tanah

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa BPN Bandarlampung dalam hal pengarsipan, pemberkasan dan keterbukaan informasi sangat buruk.

Kemudian berdasarkan pengaduan warga, terlebih masalah sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 sampai saat ini tak kunjung terbit.

"Hal ini menunjukan bahwa BPN Bandarlampung tidak Profesional dalam mengemban tugas. Istilahnya walaupun itu berganti kepemimpinan, tapi namanya tanggungjawab tetap harus diutamakan terlebih ini program Presiden Joko Widodo 2017 lalu,banyak yang selesai tapi juga banyak yang tertinggal terutama di Bandarlampung," jelasnya.

Endro pun memastikan akan membawa permasalahan ini saat rapat kerja bersama Kementrian BPN, dan akan menegur untuk segera mengevaluasi pimpinan dan seluruh Pejabat BPN Bandarlampung.

"Kami menegur keras terutama Mentri BPN untuk menegur anak buahnya terutama di Bandarlampung atas kinerja anak buahnya, laporan selama ini baik-baik saja ternyata compang-camping," tukasnya.

Selain itu, Endro juga menyampaikan bahwa DPR RI setiap tahun menganggarkan dana yang cukup besar untuk BPN, seharusnya dengan anggaran yang cukup fantastis kinerja BPN lebih profesional bukan justru buruk yang membuat kepercayaan publik hilang terhadap BPN.

"Untuk PTSL setiap tahun kita anggarkan pertama sekitar tujuh sampai sepuluh juta sertifikat, tahun ini hanya sekitar lima juta sertifikat program PTSL seluruh Indonesia," ujar Endro.

Selanjutnya Endro juga menanggapi terkait kejadian yang viral beberapa hari lalu, dimana dua orang jurnalis ingin meminta konfirmasi permasalahan PTSL tahun 2017 tak kunjung terbit, bukannya mendapatkan jawaban dari BPN Bandar Lampung justru di intimidasi.

"Hal ini menjadi contoh buruk bagi BPN di seluruh Indonesia, menurutnya, BPN harus terbuka terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima bukan justru menjadikan BPN tempat privasi," pungkas Endro. (Riduan)

BACA JUGA: Japriyanto Manalu: Kami Berencana Melaporkan Dugaan Mafia Tanah ke Tim Satgas Mafia Tanah