Logo Saibumi

UMP Naik 1 Persen, Apindo Lampung Harap Semua Pihak Bisa Mengerti Keadaan Saat Ini

UMP Naik 1 Persen, Apindo Lampung Harap Semua Pihak Bisa Mengerti Keadaan Saat Ini

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Ketua Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung, Ary Meizari Alfian, menyampaikan upah minimum saat ini sedang dilakukan pembahasan bersama pemerintah, dewan pengupahan, asosiasi pengusaha, dan asosiasi pekerja. 

 

BACA JUGA: Dalami Perkara Gratifikasi ATMN, KPK Periksa Empat Saksi

"Kenaikan upah minimum provinsi nanti diharapkan bisa merujuk pada peraturan perundangan," ungkap Ary Meizari kepada saibumi.com, Jumat (19/11/2021) petang. 

 

Lebih lanjut Ary menyatakan, aturan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36/2021 tentang Pengupahan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

Ary melanjutkan semua pihak diharapkan bisa memahami kondisi saat ini. Apalagi dalam situasi seperti ini semakin kompetitif, pelaku usaha juga harus memutar otak agar bisa survive dan bisa menarik investor ke Lampung. 

 

"Situasi ini kan memang belum kondusif, kita harap semua bisa mengerti dengan keadaan ini agar kedepan perekonomian semakin membaik," tukasnya 

 

Ia menambahkan, apabila keadaan perekonomian sudah membaik kembali. Tidak menutup kemungkinan upah minimum bisa naik secara signifikan. 

 

"Nanti kalo situasi membaik kan, pertumbuhan ekonomi membaik bisa membuat adanya kenaikan UMP yang lebih besar," pungkas Ary Maizar. 

 

Perlu diketahui UMP Lampung rencananya naik 0,35% atau sekitar 1% sedangkan untuk hasil finalnya itu sendiri masih menunggu Surat Gubernur Lampung secara resminya. 

 

Sementara itu mengutip laman kemnaker.go.id, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan Upah Minimum (UM) Tahun 2022, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh agar upahnya tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar yang lemah dalam pasar kerja. 

 

Ida Fauziyah menjelaskan UMP berdasarkan PP No. 36 Tahun 2021 hanya berdasarkan wilayah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sesuai SE Mendagri 561/6393/SJ perihal penetapan UM tahun 2022 kepada seluruh gubernur, Ida Fauziyah meminta Gubernur harus menetapkan UMP paling lambat tanggal 21 November 2021. 

 

Namun, mengingat 21 November merupakan hari libur nasional maka penetapan UMP harus dilakukan paling lambat 1 hari sebelumnya, yaitu  20 November 2021. Dalam menetapkan UMK, maka harus dilakukan Gubernur paling lambat tanggal 30 November 2021 dan dilakukan setelah penetapan UMP. (Riduan)

BACA JUGA: Polisi Periksa 10 orang Saksi Terkait Jatuhnya lift Proyek Lampung Bay City

>

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA