Logo Saibumi

Pro Kontra Pemecatan Pegawai KPK Terindikasi Ada yang Tidak Beres di KPK, Ini Kata Hotman Tambunan

Pro Kontra Pemecatan Pegawai KPK Terindikasi Ada yang Tidak Beres di KPK, Ini Kata Hotman Tambunan

Foto: Jangan Berantas Pegawai Berintegritas! Nasib 56 Pegawai KPK Dipecat Soal TWK Dipertanyakan, Ini Kata Hotman Tambunan/Dok.Ist

Saibumi.com (SMSI), Jakarta - 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat menyatakan akan melakukan perlawanan secara hukum. Menurut mereka, pemecatan ini adalah upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

 

BACA JUGA: Gebrakan Serbuan Vaksinasi Korps Marinir Tni Al Sasar Terminal Remu Kota Sorong

"Oleh karena itu, walaupun sampai sekarang kami belum mendapatkan SK (Surat Keputusan) pemberhentian, tapi setelah nanti mendapatkan kami akan melakukan perlawanan hukum," kata perwakilan 56 pegawai, Yudi Purnomo Harahap, dalam keterangan video, Kamis lalu (16/9/2021).

 

Ketua Wadah Pegawai KPK itu berpendapat upaya melemahkan pemberantasan korupsi tak boleh dibiarkan. Pasalnya, 56 orang yang dipecat merupakan para pejuang antikorupsi, seperti penyidik, penyelidik, dan pegawai lainnya yang sudah belasan tahun memberantas korupsi.

 

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan mengatakan, baru-baru ini sejumlah pegawai KPK yang memberikan dukungan terhadap 56 pegawai KPK yang akan diberhentikan akibat tes wawasan kebangsaan (TWK) justru dipanggil oleh Inspektorat.

Pegawai KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah untuk adakan rekomendasi dari Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dengan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait penyelenggaran TWK itu sendiri.

 

Namun, berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan dua lembaga itu, Ombudsman menemukan adanya malaadministrasi dalam penyelenggaran TWK. Sementara Komnas HAM menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam asesmen TWK.

 

Kedua lembaga negara itu juga merekomendasikan agar pegawai yang tak lolos TWK tetap dilantik menjadi ASN. Kendati demikian, menurut dia, dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019 disebutkan, urusan etik merupakan ranah Dewan Pengawas dan bukan ranah Inspektorat.

 

"Jika mereka dipanggil untuk diperiksa, Inspektorat enggak ada kerjaan itu, tidak bisa memposisikan diri dan tidak punya marwah," kata Hotman. "Undang-Undang kan sebut urusan etik itu ada di Dewas bukan di inspektorat, enggak perlu itu pemeriksaan dihadiri," ucap Hotman saat dihubungi awak media. Minggu, (19/9/21)

BACA JUGA: Korupsi di Tengah Pandemi, Sederet Prestasi Alex Noerdin DPR RI Terjerat Kasus Korupsi

Saibumi.com

merupakan portal berita Indonesia, media online Indonesia yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Newsletter Saibumi

BERLANGGANAN BERITA