Logo Saibumi

Wajib Tahu! Ini Cara Membedakan Jalan di Indonesia

Wajib Tahu! Ini Cara Membedakan Jalan di Indonesia

Foto: Ilustrasi Jalan, Saibumi.com (Riduan)

Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Seiring berkembangnya teknologi, dan merambahnya media sosial. Banyak masyarakat seringkali menemui kondisi jalanan yang rusak, tak jarang penemuan itu pun disharing melalui media sosial, dengan harapan pemerintah terkait bisa segera memperbaikinya.

 

BACA JUGA: Polda Lampung Lakukan Vaksin 1 dan 2 di Pasca Sarjana UBL

Namun, yang perlu diketahui, jalan di Indonesia terbagi berdasarkan statusnya. Status jalan menentukan jalan itu dikelola oleh siapa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan di Indonesia terbagi menjadi 5 jenis yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

 

Pertanyaan menyeruat, Lantas bagaimana cara masyarakat awam membedakan jalan tersebut. Berikut beberapa ulasan yang berhasil saibumi.com himpun, menutip dari berbagai sumber.

 

1. Jalan Nasional

Jalan Nasional merupakan Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

Di Indonesia jalan nasional diatur dan diberi nomor rute oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sistem jalan nasional Indonesia termasuk ke dalam Jaringan Jalan Asia yaitu AH 2 di Pulau Jawa dan Bali serta AH 25 di Pulau Sumatra. Jalan nasional ditandai dengan kode K1.

Secara kasat mata, masyarakat bisa mengenali status jalan nasional lewat dua cara. Pertama lewat papan penunjuk jalan yang biasanya dipasang di jalan yang mencantumkan status jalan tersebut. Cara kedua yakni dengan mengenali jenis marka jalan. Marka jalan ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan. Ciri jalan nasional adalah terdapat tanda marka membujur berwarna putih dan kuning secara bersamaan. Pengelola jalan nasional adalah Kementerian PUPR lewat Ditjen Bina Marga.

 

 

2. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari: Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota, Jalan Strategis Provinsi, dan Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Merujuk pada PP Nomor 34 Tahun 2006, Khusus untuk wilayah DKI Jakarta, seluruh ruas jalan, kecuali jalan nasional, adalah berstatus jalan provinsi. Selain dari papan petunjuk jalan, jalan provinsi juga bisa dikenali dari marka jalan yang hanya berwarna putih (tanpa warna kuning).

Marka jalan provinsi berwarna putih tersebut berbentuk membujur, baik garis putus-putus maupun tak terputus. Umumnya jalan provinsi memiliki ukuran yang cukup lebar.

Di beberapa titik, lebar jalan provinsi juga sama dengan jalan nasional. Pengelola dan penanggung jawab jalan provinsi adalah gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

 

3. Jalan Kabupaten

Masih merujuk pada PP Nomor 34 Tahun 2006, jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Jalan kabupaten juga merupakan jalan lokal untuk alternatif jalan nasional dan provinsi.

Jalan kabupaten juga bisa berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, lalu penghubung antar-pusat kegiatan lokal.

Kode jalan ini ditandai dengan K4. Pengelola dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten, baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk.

Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna membujur putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya, jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi dan hanya menghubungkan antar-kecamatan.

Selain itu, seringkali ditemui jalan kabupaten adalah yang biasanya hanya berupa jalan aspal atau beton saja tanpa adanya marka jalan (polos).

 

4. Jalan Kota

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.

Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

 

5. Jalan Desa

Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Sesuai namanya, jalan ini dikelola oleh pemerintah desa.

Karena dikelola pemerintah desa dan hanya jadi penghubung antar pemukiman, jalan desa memiliki ukuran yang relatif kecil. Panjangnya pun hanya sampai batas desa. Jalan kecil berupa gang atau lorong adalah contoh jalan desa atau jalan yang dikelola dan dibangun pemerintah desa. (Riduan)

BACA JUGA: Lapor! Ada Spanduk Menggantung di Baliho Jalan Kimaja



Saibumi.com

merupakan portal berita Lampung, media online Lampung yang fokus kepada penyajian berbagai informasi mengenai berita online Lampung, berita terkini Lampung dan berita terkini Indonesia baik dalam bentuk news (berita), views (artikel), foto, maupun video.

Bethsaida Hospital | Rumah Sakit Tangerang, Gading Serpong