Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Guna meningkatkan efektifitas kinerja  Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung melakukan koordinasi internal, Jumat (20/08/2021) secara virtual.

Dalam acara ini dibahas mengenai rencana koordinasi langsung dengan 4 kabupaten yaitu Lampung Barat, Waykanan, Pesawaran, dan Tulang Bawang.

Pembahasan mengenai tindak lanjut permintaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Evaluasi Produk Hukum Daerah Eksisting terhadap pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sesuai dengan Surat Balasan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE. PP.01.03-1369 tanggal 12 Agustus 2021, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap Petunjuk Teknis Harmonisasi dan Sinkronisasi Perda/Perkada mendasar kepada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2020.

Sesuai dengan hasil koordinasi, akan dibentuk Tim sesuai dengan bidang/sektor yang mengalami keterkaitan materi dengan UU Cipta Kerja, selanjutnya Tim tersebut akan mengidentifikasi Perda/Perkada yang terkait dengan pengelompokan materi dimaksud. (Rilis)

BACA JUGA: Polri Ungkap Peran dan Posisinya Terduga Teroris di Lampung