Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) mencopot 137 Kepala Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dinilai belum menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini membayangi pelaksanaan program tersebut.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Suwarno, menilai persoalan utama MBG bukan hanya berada pada pelaksana di lapangan, melainkan pada tata kelola program yang dinilai masih menyimpan banyak kelemahan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.

BACA JUGA: Yayasan AHM Antarkan Masyarakat Kemalang Klaten Berkembang dengan Ekowisata Kalitalang dan Program Desa Sejahtera Astra

Menurut Agus, pergantian kepala dapur hanya menyentuh aspek teknis di tingkat pelaksana, sementara persoalan yang bersifat sistemik belum mendapatkan perhatian serius.

"MBG sangat problematik, mulai dari aspek perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi," ujar Agus, dilansir Suara.com, Selasa (4/8/2026).

Ia menilai berbagai persoalan yang terus muncul dalam implementasi Program MBG menjadi indikasi bahwa permasalahan yang terjadi bukan sekadar kesalahan individu, melainkan berkaitan dengan sistem pengelolaan program secara keseluruhan.

Karena itu, Agus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Menurutnya, apabila tata kelola belum mampu diperbaiki, pemerintah perlu mempertimbangkan penghentian program dan mencari skema penyaluran bantuan yang lebih efektif.

Salah satu alternatif yang diusulkannya adalah, penyaluran bantuan secara langsung kepada peserta didik dalam bentuk bantuan tunai sebesar Rp15 ribu per hari.

Menurut Agus, skema tersebut dinilai lebih efisien sekaligus dapat memperkecil potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Sebelumnya, Kepala BGN, Sudaryono, mengumumkan pencopotan 137 Kepala Dapur SPPG yang tersebar di sejumlah daerah sebagai bagian dari upaya penegakan disiplin dalam Program MBG.

Sudaryono menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan implementasi prinsip zero tolerance terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di dapur MBG. 

BACA JUGA: Yayasan AHM Antarkan Masyarakat Kemalang Klaten Berkembang dengan Ekowisata Kalitalang dan Program Desa Sejahtera Astra