Saibumi.com(SMSI), Jakarta– Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memprioritaskan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepada kelompok yang paling membutuhkan apabila pemerintah melakukan refocusing atau penyesuaian anggaran.

Menurut Yahya, jika efisiensi anggaran harus dilakukan, maka siswa SMA dapat dipertimbangkan untuk tidak lagi menjadi sasaran program. 

BACA JUGA: UBL Jadi Ruang Dialog Nasional Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Bersama Wamenko Kumham Imipas RI Prof. Otto Hasibuan

Sebaliknya, program MBG sebaiknya difokuskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak usia PAUD, serta siswa SD dan SMP yang masih berada dalam masa pertumbuhan.

"Mereka masih dalam masa pertumbuhan yang memerlukan asupan gizi tinggi. Sasaran 3B juga sangat penting, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mencegah stunting, karena masalah stunting terjadi pada 1.000 hari pertama kehidupan, yakni 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari setelah lahir hingga usia dua tahun," ujar Yahya dalam keteranganya, dilansir Beritasatu.com, Minggu (19/7/2026).

Yahya menilai langkah BGN melakukan refocusing dan efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang tepat. Menurutnya, penggunaan anggaran program MBG masih perlu dioptimalkan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Meski demikian, ia mengingatkan agar rencana pembatasan penerima manfaat MBG berdasarkan kelompok ekonomi, yakni desil 8 hingga 10, dikaji secara matang. 

Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan kecemburuan sosial di lingkungan sekolah.

"Jangan sampai menimbulkan kecemburuan apabila terjadi dalam satu sekolah. Bagaimana mungkin dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada siswa yang tidak menerima MBG," tambahnya.

Ia menilai penerapan pembatasan berdasarkan kondisi ekonomi mungkin lebih mudah dilakukan di sekolah swasta yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu.

Namun, kebijakan serupa dinilai akan sulit diterapkan di sekolah negeri karena latar belakang ekonomi peserta didiknya lebih beragam.

Oleh sebab itu, Yahya meminta BGN melakukan kajian secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk dampak psikologis bagi para siswa.

"Saya minta BGN melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," tutupnnya

BACA JUGA: UBL Jadi Ruang Dialog Nasional Implementasi KUHP dan KUHAP Baru Bersama Wamenko Kumham Imipas RI Prof. Otto Hasibuan