Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawal penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. 

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR agar proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BACA JUGA: Dari Pemburu Koruptor ke Kursi Tersangka, Perjalanan Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Keputusan pembentukan Panja disepakati dalam rapat Komisi III DPR yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

"Komisi III DPR berkomitmen penuh mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas dan berkepastian hukum dengan membentuk tim pengawas atau panitia kerja," ujar Habiburokhman, dilansir Beritasatu.com, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, Panja akan mengawasi seluruh tahapan proses hukum yang sedang dilakukan penyidik, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga kemungkinan adanya penetapan tersangka baru apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Habiburokhman menjelaskan, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan koordinasi antarpenegak hukum berlangsung efektif sekaligus menjaga keterbukaan dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.

Ia menegaskan Panja akan bekerja secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan DPR terhadap proses penegakan hukum.

"Komisi III DPR terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerja sama antarlembaga tetap kuat dan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai koridor yang benar," lanjutnya.

Pembentukan Panja ini menjadi respons DPR atas perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. 

Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Komisi III DPR menegaskan pembentukan Panja bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berlangsung profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

BACA JUGA: Dari Pemburu Koruptor ke Kursi Tersangka, Perjalanan Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah