Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tergabung dalam Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan sisi utara, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). 

Mereka mendesak pemerintah pusat segera mengoperasikan ribuan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang disebut telah mangkrak selama delapan bulan.

BACA JUGA: Masuk 5 Besar PKPD Lampung 2026, Bupati Egi: Penghargaan Hanyalah Bonus, Pembangunan Berdampak Jadi Prioritas

Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan seluruh pembangunan dapur dilakukan menggunakan dana pribadi para pengelola dan investor tanpa memanfaatkan anggaran negara.

"Ini program dari 2025 yang merupakan SPPG 3T, di mana SPPG ini menggunakan dana pribadi, dana kawan-kawan semua, dana investor, tidak sepeser pun menggunakan dana negara," ujar Herwil di sela aksi, dilansir Suara.com, Rabu (8/7/2026).

Menurutnya, keterlambatan operasional SPPG telah menimbulkan persoalan finansial serius bagi para pengelola. Banyak di antara mereka kini dibebani utang karena dana yang telah dikeluarkan belum menghasilkan operasional sebagaimana dijanjikan.

"Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang-tukang yang belum kami bayar," keluhnya.

Herwil mengklaim terdapat sekitar 6.000 dapur SPPG yang telah dibangun, sementara 645 SPPG di antaranya telah mengantongi berbagai dokumen administrasi, mulai dari Perjanjian Kerja Sama (PKS), surat keputusan (SK), berita acara verifikasi, penetapan sebagai SPPG, virtual account (VA), hingga relawan.

"Ada ribuan dapur, mungkin sekitar 6.000 dapur. Yang sudah PKS itu ada 645 SPPG di SK pertama. 645 yang sudah ada SK SPPG-nya, sudah ada BA verval-nya, sudah ada penetapan ke-SPPG-an, sudah ada VA virtual account-nya, dan sudah ada relawannya," ungkapnya.

Ia memperkirakan investasi yang telah dikeluarkan untuk setiap dapur mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Dengan jumlah dapur yang diklaim mencapai sekitar 6.000 unit, total nilai investasi yang terancam tidak produktif diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah.

"Satu dapur itu diperkirakan Rp1,5 M sampai Rp2 M. Bayangkan kalau dia 6.000 dapur. Berapa kerugian kami?," katanya.

Dalam aksi tersebut, APGI 3T juga meminta Presiden bersama pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menegakkan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami menuntut agar pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, dan pimpinan BGN dapat mengakomodasi apa yang menjadi tuntutan kami. Di mana Perpres 115 itu harus ditegakkan, itu harus dijalankan," tegas Herwil.

Apabila pemerintah mengalami kendala untuk melanjutkan program tersebut, Herwil meminta seluruh dana yang telah dikeluarkan para pengelola dikembalikan.

"Kalau memang ini sulit untuk negara, kembalikan saja dana kami. Tidak usah kami melaksanakan ini, biar negara yang menjalankan. Dan pesan kami, kalau memang negara bisa membangun ini, kenapa hadirkan kami rakyatnya? Jangan miskinkan kami," tegasnya.

Selain itu, Herwil menyayangkan minimnya komunikasi antara Badan Gizi Nasional dengan para mitra pengelola SPPG. Padahal, menurutnya, APGI 3T selama ini menjadi bagian dari pelaksana program di lapangan.

"Sampai sekarang, yang katanya BGN kami ini sahabat, mitra, tapi sampai detik ini ruang diskusi, ruang dialog dengan kami mitra, tidak ada. Kami terputus," pungkasnya.

BACA JUGA: Masuk 5 Besar PKPD Lampung 2026, Bupati Egi: Penghargaan Hanyalah Bonus, Pembangunan Berdampak Jadi Prioritas