Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran. 

Dalam pembenahan tersebut, pemerintah menetapkan kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagai prioritas utama penerima manfaat.

BACA JUGA: UBL Mulai Career Discovery Program 1 Juli 2026, Bantu Mahasiswa Baru Petakan Potensi dan Arah Karier Sejak Dini

Selain kelompok 3B, perhatian juga akan difokuskan kepada masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dan pemenuhan gizi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut diambil karena intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dinilai menjadi langkah paling efektif dalam mencegah serta menekan angka stunting di Indonesia.

"Yang notabene memang intervensi kalau bicara stunting itu paling maksimal ada di situ," ujar Qodari dilansir Beritasatu.com, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh perhatian yang lebih besar dalam pelaksanaan Program MBG.

"Bagaimana daerah-daerah yang tertinggal, terluar, terpencil, yang notabene mungkin selama ini perhatian masih kurang, sumber daya juga kurang, itu yang akan diprioritaskan," lanjutnya.

Ia juga optimistis berbagai pembenahan yang tengah dilakukan akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan program, mulai dari kandungan gizi, keamanan pangan, hingga higienitas makanan yang diterima para penerima manfaat.

"Jadi, saya kira banyak sekali perubahan yang akan terjadi ke depan. Insyaallah akan meningkatkan kualitas gizi, kualitas kesehatan, higienitas dari MBG yang diterima oleh anak-anak kita, oleh ibu hamil dan ibu menyusui," tuturnya.

Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan penataan dan memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, seluruh rencana perbaikan tersebut akan dilaporkan secara langsung kepada Presiden sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan program nasional tersebut.

"Presiden sudah memberikan mandat kepada pimpinan BGN yang baru ini untuk melakukan penataan. Saya percaya apa yang akan direncanakan pasti dilaporkan kepada presiden, dan ini pasti diperhatikan oleh presiden," katanya.

Dalam proses evaluasi, pemerintah juga melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Qodari menjelaskan, BGN telah memaparkan sejumlah rencana pembenahan kepada DEN guna memperoleh berbagai masukan untuk meningkatkan kualitas program.

Salah satu bahan evaluasi yang digunakan adalah hasil survei DEN terhadap sekitar 800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. 

Survei tersebut dinilai mampu memberikan gambaran kondisi pelaksanaan Program MBG sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan perbaikan ke depan.

"(Survei DEN) bisa menggambarkan populasi yang ada, dan tentunya nanti temuan-temuan itu bisa menjadi masukan bagi pimpinan BGN yang baru," pungkasnya.

BACA JUGA: UBL Mulai Career Discovery Program 1 Juli 2026, Bantu Mahasiswa Baru Petakan Potensi dan Arah Karier Sejak Dini