Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pemerintah masih melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah munculnya evaluasi terhadap jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang disebut melebihi target awal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan terkait efisiensi atau penyesuaian anggaran program MBG. Menurutnya, pemerintah masih perlu melakukan koordinasi dan penghitungan bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

BACA JUGA: Pemprov Lampung Matangkan Strategi Antisipasi El Nino untuk Jaga Produktivitas Pertanian

“Belum tentu efisiensi, dia mau ketemu saja,” ujar Purbaya usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir Beritasatu.com, Senin (15/6/2026).

Purbaya mengungkapkan dirinya dijadwalkan bertemu dengan Kepala BGN Nanik S Deyang dalam waktu dekat. Namun, pertemuan tersebut belum tentu secara khusus membahas efisiensi anggaran MBG.

Ia juga menjelaskan bahwa pertemuan serupa sebenarnya telah direncanakan sebelumnya, namun batal terlaksana karena dirinya mendapat panggilan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kemarin mau datang, tetapi enggak jadi karena dipanggil Presiden,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran program MBG.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Menurut Prasetyo, proses evaluasi masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan dan BGN untuk memastikan kebutuhan pendanaan program dapat dihitung secara lebih akurat.

Evaluasi anggaran MBG mencuat setelah jumlah dapur atau SPPG yang terdaftar dilaporkan melampaui target awal yang telah ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya praktik jual beli titik SPPG di sejumlah daerah. Temuan tersebut, kata dia, dilaporkan langsung oleh Kepala BGN kepada pemerintah.

Akibat praktik tersebut, jumlah titik SPPG mengalami lonjakan signifikan. Pemerintah semula menargetkan pembangunan sekitar 21.000 titik SPPG, namun jumlahnya kini tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.

“Temuan ini sudah beberapa kali dibahas pemerintah, termasuk terkait dampaknya terhadap kebutuhan anggaran,” tutur Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan, penambahan ribuan titik SPPG tersebut berpotensi menambah kebutuhan anggaran program MBG lebih dari Rp1 triliun setiap bulan atau sekitar Rp12 triliun dalam setahun.

Karena itu, pemerintah berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik SPPG yang dinilai tidak sesuai dengan perencanaan awal. Langkah tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola program, menyesuaikan kebutuhan anggaran, serta memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah berharap penataan kembali titik-titik SPPG dapat mencegah pemborosan anggaran sekaligus menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

BACA JUGA: Pemprov Lampung Matangkan Strategi Antisipasi El Nino untuk Jaga Produktivitas Pertanian