Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. 

Evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dapur, pengelolaan operasional, hingga perluasan layanan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini.

BACA JUGA: Pertamax Melonjak Rp16.250 per Liter, Menkeu Pastikan Inflasi Tetap Terkendali

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang yang membahas perkembangan sekaligus evaluasi pelaksanaan Program MBG secara nasional.

Dalam pertemuan tersebut, Dudung menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai daerah. 

KSP juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh dapur menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan.

"Kualitas dapur yang sudah operasional akan menjadi perhatian utama. Nantinya akan dilakukan pengecekan langsung di sejumlah daerah dan KSP akan membantu melakukan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai ketentuan," ujar Dudung, dilansir Beritasatu.com, Rabu (10/6/2026).

Selain mengevaluasi dapur yang telah beroperasi, BGN juga memaparkan rencana pengembangan Program MBG di wilayah 3T. 

Dalam skema yang tengah disiapkan pemerintah, pembangunan dan pengelolaan dapur MBG di daerah tersebut akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurut Dudung, kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan MBG tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan.

"Untuk wilayah 3T, terdapat rencana agar pembangunan dan pengelolaan sejumlah dapur dapat didukung oleh perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi melalui program CSR sehingga manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat," jelasnya.

Dalam pembahasan itu, pemerintah juga menyoroti praktik jual beli lokasi dapur yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi jumlah penerima manfaat program.

Dudung mengungkapkan, terdapat sejumlah dapur yang pada tahap perencanaan ditargetkan melayani hingga 3.000 penerima manfaat. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah penerima manfaat yang terlayani jauh di bawah target yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu fokus evaluasi pemerintah agar pengalokasian insentif maupun dukungan operasional dapat disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

"Kami ingin memastikan seluruh perencanaan didasarkan pada jumlah penerima manfaat yang sebenarnya sehingga program berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran," tegasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, saat ini terdapat sekitar 27.877 dapur MBG yang telah beroperasi maupun tercatat dalam sistem secara nasional.

Pemerintah memastikan evaluasi dan penataan program akan terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan MBG. 

Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh dapur beroperasi sesuai standar, tepat sasaran, serta mendukung upaya peningkatan gizi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T. 

BACA JUGA: Pertamax Melonjak Rp16.250 per Liter, Menkeu Pastikan Inflasi Tetap Terkendali