Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh, diminta untuk segera memetakan wilayah serta sektor usaha yang berpotensi terdampak gelombang PHK. 

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menghadiri Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Hotel Acacia, Jakarta Pusat, Minggu (7/6/2026).

BACA JUGA: Jangkau Daerah Terpencil, 222 Gedung SPPG untuk Program MBG Telah Rampung

Menurut Dasco, kondisi ketenagakerjaan nasional saat ini mulai menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memicu peningkatan kasus PHK di sejumlah sektor industri. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengidentifikasi daerah-daerah yang dinilai rawan terdampak.

"Yang sudah memberikan informasi kepada pemerintah mana-mana saja titik rawan yang sebentar lagi akan terkena dampak PHK," ujar Dasco dalam sambutannya, Minggu (7/6/2026).

Ia berharap Satgas Mitigasi PHK dapat segera menggelar rapat kerja dan menyusun langkah-langkah konkret berdasarkan masukan dari para pimpinan serikat pekerja yang selama ini memantau perkembangan industri di berbagai daerah.

Menurutnya, informasi yang disampaikan organisasi buruh memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah memetakan wilayah maupun sektor usaha yang berisiko mengalami pengurangan tenaga kerja dalam waktu dekat.

"Pemetaan ini penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah mitigasi yang tepat sehingga dampak PHK terhadap pekerja dan keluarganya bisa diminimalkan," lanjutnya.

Selain mendorong percepatan pemetaan daerah rawan PHK, Dasco juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan.

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga stabilitas hubungan industrial sekaligus melindungi kesejahteraan pekerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco turut mengapresiasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri yang dinilainya aktif membantu penanganan dampak PHK di berbagai wilayah.

Ia menyebut kepolisian telah berkontribusi dalam proses alokasi dan relokasi tenaga kerja dari daerah yang mengalami pengurangan lapangan pekerjaan menuju wilayah yang masih membutuhkan tenaga kerja.

Pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh sendiri merupakan salah satu langkah pemerintah dalam merespons meningkatnya kekhawatiran terhadap potensi gelombang PHK di sejumlah sektor industri.

Satgas tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi antarinstansi untuk mendeteksi ancaman PHK sejak dini, memperkuat perlindungan pekerja, serta memastikan tersedianya solusi bagi tenaga kerja yang terdampak.

BACA JUGA: Jangkau Daerah Terpencil, 222 Gedung SPPG untuk Program MBG Telah Rampung