Saibumi.com(SMSI), Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang tiruan atau barang KW yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

Dalam perkembangan terbaru, KPK memberi sinyal kemungkinan memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, untuk dimintai keterangan sebagai saksi apabila dianggap relevan dengan kebutuhan penyidikan.

BACA JUGA: Bluray Cargo Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi Suap Impor, KPK Tunggu Perkembangan Penyidikan

Penyidikan perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada awal Februari 2026. Fokus utama penyidikan adalah dugaan praktik lancung dalam proses masuknya barang-barang impor tidak orisinal yang diduga melibatkan kongkalikong antara oknum pejabat Bea Cukai dan pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan setiap pemanggilan saksi dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan perkembangan fakta hukum di lapangan.

“Ya, pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” ujar Budi kepada jurnalis di Jakarta, Selasa (24/2/2026), dikutip dari suara.com

Ia menambahkan, dalam proses penanganan perkara korupsi, penyidik membutuhkan keterangan dari siapa pun yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi relevan untuk memperkuat alat bukti.

“Bagi pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi terang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangannya,” tambah Budi, sebagaimana dilansir Antara.

KPK menegaskan peluang pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk Dirjen Bea Cukai, tetap terbuka sepanjang hal tersebut menunjang transparansi serta memperjelas konstruksi perkara dugaan suap dan gratifikasi dalam importasi barang KW tersebut.

BACA JUGA: Bluray Cargo Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi Suap Impor, KPK Tunggu Perkembangan Penyidikan