Saibumi.com(SMSI), Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran uang rutin yang diduga diberikan PT Blueray (BR) kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar barang impor perusahaan tersebut tidak diperiksa.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pemberian uang itu berlangsung selama beberapa bulan, yakni sejak Desember 2025 hingga Februari 2026.

BACA JUGA: Pejabat Bea Cukai Terjerat Suap Importasi, KPK Ungkap Rekayasa Sistem Bea Cukai

“Setelah terjadi pengondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026), dilansir dari suara.com.

Menurut dia, uang tersebut diberikan secara berkala sebagai bentuk “jatah” bulanan kepada para oknum Bea Cukai.

“Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nilai jatah yang diberikan mencapai sekitar Rp7 miliar setiap bulan. Namun, angka tersebut masih didalami penyidik.

“Diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar Rp7 miliar. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Budi.

KPK juga mengungkap peran PT Blueray dalam praktik tersebut. Perusahaan itu diduga berfungsi sebagai perantara atau forwarder yang menghubungkan importir dengan pihak Bea Cukai dalam proses pemasukan barang ke Indonesia. Melalui peran tersebut, berbagai jenis barang impor disebut dapat masuk tanpa pemeriksaan fisik petugas.

“PT BR ini semacam perantara antara importir dengan Bea Cukai, sehingga barangnya beragam,” pungkas Budi.

BACA JUGA: Pejabat Bea Cukai Terjerat Suap Importasi, KPK Ungkap Rekayasa Sistem Bea Cukai