Saibumi.com(SMSI), Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) sekaligus di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (4/2/2026). Operasi senyap tersebut menyasar pejabat di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Menanggapi langkah penegakan hukum tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan lembaga antirasuah. Ia menilai OTT tersebut menjadi bagian dari percepatan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan di Kemenkeu.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi Impor, Eks Direktur Penyidikan Bea Cukai Ditangkap KPK dalam OTT di Jakarta - Lampung

“Ya biar saja. Kita lihat apa hasilnya. Kalau memang orang Pajak dan Bea Cukai ada yang bermasalah, ya ditindak secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026), dilansir beritasatu.com

Purbaya menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Namun, sesuai prosedur organisasi, pegawai yang terjaring OTT tetap akan memperoleh pendampingan hukum.

“Saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu saja, tetapi bukan dalam bentuk intervensi hukum,” tegasnya.

Saat ditanya apakah dirinya terpukul atas kasus dugaan korupsi di dua instansi strategis tersebut, Purbaya justru menyebut hal itu sebagai momentum pembenahan internal. Ia mengungkapkan indikasi kejanggalan sebenarnya telah terdeteksi oleh sistem pengawasan internal Kemenkeu.

“Kenapa terpukul? Itu justru titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus. Kemarin Bea Cukai sudah saya obrak-abrik. Memang sudah terdeteksi sebelumnya ada sesuatu yang aneh di situ,” jelasnya.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi Impor, Eks Direktur Penyidikan Bea Cukai Ditangkap KPK dalam OTT di Jakarta - Lampung