Saibumi.com (SMSI) Bandar Lampung – Kelompok Studi Kader (Klasika) mengadakan pemutaran film dokumenter AFSYA: Membela Hutan Adat sekaligus diskusi di Rumah Ideologi Klasika, Jumat malam (7/11/2025). Acara ini menjadi pembuka rangkaian Majelis Jum’at Klasika edisi November dengan tema “Bincang Komunitas: Tumbuh Bersama, Merawat Kemanusiaan.”

Film berdurasi hampir satu jam tersebut menampilkan perjuangan Suku Afsya di Distrik Konda, Sorong Selatan, Papua Barat Daya, dalam mempertahankan hutan adat mereka dari masuknya perusahaan sawit. Bagi masyarakat Afsya, hutan bukan hanya ruang pemenuhan kebutuhan, tetapi identitas, sejarah leluhur, dan bagian dari kehidupan itu sendiri.

Ekspansi Sawit Bukan Sekadar Bisnis, Tetapi Menyangkut Harga Diri

BACA JUGA: Fest Kreasi GTK 2025 Resmi Dibuka, Wali Kota Eva Dwiana Dorong Guru Terus Berinovasi

Direktur Klasika, Ahmad Mufid, menekankan bahwa AFSYA bukan hanya menggambarkan kerusakan lingkungan. Film itu, menurutnya, mengungkap bagaimana negara mengesampingkan hak-hak masyarakat adat demi investasi.

“Film ini memperlihatkan bagaimana komunitas adat mempertahankan nilai yang mereka pegang teguh. Soal ekspansi sawit bukan sekadar soal ekonomi, tapi soal keberlangsungan hidup dan martabat manusia,” ujar Mufid.

Ia menyebut pola serupa bisa saja terjadi di Lampung, terutama ketika pejabat daerah menyatakan bahwa wilayah ini tidak memiliki tanah adat.

“Kalau pemerintah bilang Lampung tidak punya tanah adat, itu bukan cuma urusan administrasi. Itu membuka pintu konflik. Ketika negara tidak mengakui hak adat, masyarakat punya alasan kuat untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.

Hutan Dipahami sebagai “Mama”, Bukan Objek Ekonomi

Diskusi kemudian menyinggung hubungan emosional masyarakat Afsya dengan lingkungan mereka. Ridal, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, mengungkapkan bahwa bagi warga Afsya, hutan memiliki kedudukan yang sangat personal.

“Hutan bukan sekadar tempat berburu atau mencari nafkah. Ia adalah ‘mama’ yang memberi kehidupan. Sayangnya, banyak hutan Papua yang kini rusak akibat ekspansi sawit,” katanya.

Film tersebut juga memperlihatkan bahwa ikatan emosional itu sejalan dengan tindakan nyata. Suku Afsya melakukan pemetaan wilayah adat, memperkuat struktur kampung, hingga mengurus pengakuan legal. Lewat upaya itu, sekitar 40.000 hektare hutan berhasil mereka pertahankan.

447 Konflik Adat dalam Dua Tahun, Regulasi Tak Kunjung Selesai

Pendapat lain datang dari Basofi Ahmad Bintang, mahasiswa UIN RIL, yang menyoroti persoalan hukum sebagai akar masalah.

“Dari 2023–2025 saja, ada lebih dari 447 konflik adat terjadi. Masalah ini terus berulang karena masyarakat adat hanya diakui secara normatif, tapi tidak dilindungi secara hukum,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti bahwa RUU Masyarakat Hukum Adat telah 14 tahun masuk daftar Prolegnas tanpa perkembangan berarti.

“Negara memang mengakui keberadaan masyarakat adat di atas kertas, tapi tidak menyediakan mekanisme perlindungan. Tidak ada prosedur jelas, tidak ada sanksi, tidak ada kepastian. Akibatnya, masyarakat adat sering kalah ketika berhadapan dengan perusahaan maupun pemerintah,” ujarnya.

Penutup: Perluasan Solidaritas sebagai Gerakan Bersama

Menutup diskusi, Mufid menekankan pentingnya membangun solidaritas kolektif.

“Perjuangan masyarakat adat bukan isu terbatas Papua. Ini soal bagaimana negara memperlakukan manusia dalam proses pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa forum seperti Majelis Jum’at Klasika merupakan bentuk perlawanan kultural, ruang di mana kesadaran dibangun melalui percakapan yang jujur, bukan melalui mimbar-mimbar formal. (GA) 

BACA JUGA: Fest Kreasi GTK 2025 Resmi Dibuka, Wali Kota Eva Dwiana Dorong Guru Terus Berinovasi