Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyatakan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan DPRD Lampung.

“KPK tadi memaparkan sinergi dengan DPRD terkait tiga fungsi utama, yakni penganggaran, pengawasan, dan pembentukan perda,” ujar Giri usai mengikuti rapat koordinasi bersama KPK, Rabu (6/11/2025).

Giri menjelaskan, KPK memiliki dua indikator utama dalam mengukur efektivitas pencegahan korupsi di DPRD, yaitu Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Kedua instrumen tersebut digunakan untuk menilai tata kelola dan integritas lembaga legislatif di daerah.

BACA JUGA: KPK Ingatkan DPRD Lampung: Fungsi Legislasi dan Anggaran Rawan Korupsi

PIC Koordinator Supervisi dan Pencegahan KPK untuk Provinsi Lampung, Ruspian, mengatakan pihaknya terus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di seluruh DPRD Indonesia, termasuk di Lampung.

“MCSP itu ukuran tata kelola, sementara SPI adalah hasil atau outcome dari tata kelola yang dijalankan,” jelasnya.

Ruspian menegaskan, KPK menjadi mitra strategis pemerintah daerah dan DPRD dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih. Ia menambahkan, KPK telah melakukan koordinasi dengan para ketua DPRD dan kepala daerah se-Lampung untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi.

“Kami terus memperkuat sinergi ini. Korupsi terjadi karena dua hal: sistem yang buruk (bad system) dan orang yang buruk (bad people). Kalau sistemnya bisa diperbaiki, tapi kalau orangnya yang buruk, kalau tidak bisa diceramahi, ya harus ditindak,” tegas Ruspian.

BACA JUGA: KPK Ingatkan DPRD Lampung: Fungsi Legislasi dan Anggaran Rawan Korupsi