Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung – Kasus penolakan ekspor cengkeh Indonesia oleh Amerika Serikat akibat temuan zat radioaktif Cesium-137 (Cs-137) menjadi sorotan publik nasional. Isu ini tak hanya mengguncang sektor perdagangan rempah, tetapi juga membuka pertanyaan besar tentang lemahnya pengawasan mutu ekspor di Indonesia.

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bersama Satgas Cs-137 saat ini masih menelusuri sumber pasti kontaminasi. Dugaan sementara mengarah pada wilayah pergudangan di Pulau Jawa, meski sempat muncul kabar bahwa bahan baku cengkeh tersebut berasal dari Lampung. Pemerintah diminta segera mengungkap sumber paparan agar tidak menimbulkan keresahan dan merugikan petani.

WALHI: Jangan Salahkan Petani, Telusuri Sumber Asal Kontaminasi

BACA JUGA: Semarak Perayaan Anniversary Ke-1 Organisasi Pers Taring Lampung Gelar Aksi Berbagi di Bundaran Lungsir

Direktur Eksekutif WALHI Lampung, Irfan Tri Musri, menegaskan bahwa isu ini tidak boleh langsung dikaitkan dengan perkebunan di Lampung sebelum ada bukti sahih mengenai asal paparan radioaktif.

“Belum terlacak sumber radioaktifnya ini dari mana, apakah dari proses pergudangan atau dari objek perkebunan. Tapi saya cukup meyakini bahwa sumbernya bukan dari perkebunan yang ada di Provinsi Lampung,” jelas Irfan.

Ia menjelaskan, jika sumber kontaminasi berasal dari kebun, maka kemungkinan besar komoditas lain di Lampung juga akan ikut terdampak. Namun hingga kini belum ada indikasi seperti itu. Karena itu, WALHI menduga paparan lebih mungkin terjadi di wilayah pergudangan, sebagaimana kasus ekspor udang Indonesia yang pernah terkontaminasi zat radioaktif di Tangerang beberapa waktu lalu.

Pemerintah Diminta Tegas dan Lakukan Evaluasi Nasional

Irfan menilai pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap pihak yang terbukti lalai, terutama jika paparan terjadi di rantai penyimpanan dan logistik.

“Yang paling bertanggung jawab itu gudang yang telah melakukan pemaparan zat radioaktif terhadap cengkeh tersebut. Pemerintah juga harus berani memberikan sanksi yang tegas,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi nasional terhadap sistem quality control dan sertifikasi ekspor, agar kejadian serupa tidak terulang. “Ke depan pemerintah Indonesia harus lebih selektif untuk mengevaluasi dan melakukan quality control terhadap barang-barang yang keluar dari Indonesia agar tidak terpapar radioaktif,” tambahnya.

Petani Lampung Paling Merasakan Dampak

Menurut Irfan, dampak paling nyata dari kasus ini akan dirasakan oleh petani, terutama petani cengkeh di Lampung, karena mereka yang berada di hilir rantai produksi.

“Dengan produk Indonesia terpapar radioaktif ini bukan hanya persoalan barang yang dirijak, tapi persoalan keberlanjutan komoditas tersebut. Petani cengkeh di Indonesia, khususnya di Lampung, yang paling merasakan dampaknya,” kata Irfan.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya sibuk mencari kambing hitam, tetapi harus memperkuat sistem pengawasan ekspor berbasis lingkungan dan keadilan ekonomi. “Ini soal kepercayaan dunia terhadap komoditas Indonesia dan masa depan petani. Pemerintah harus hadir dengan sistem pengawasan yang berkelanjutan,” tutupnya. (GA)

BACA JUGA: Semarak Perayaan Anniversary Ke-1 Organisasi Pers Taring Lampung Gelar Aksi Berbagi di Bundaran Lungsir