Saibumi.com (SMSI), Bandar Lampung - Meski telah dilanda insiden kelam runtutan banjir dahsyat sepanjang tahun berjalan, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) sampai kini belum memiliki konsep jelas penanganan bencana untuk jangka panjang. Salah satunya terkuak, masterplan sistem drainase tidak kunjung dirumuskan. 

Hal itu diungkap dalam rapat hearing Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran APBD perubahan T.A 2025 bersama Dinas PU di ruang Komisi setempat, pada Selasa (26/08/2025) siang.

"Kami meminta Dinas PU dan Bapperida ini untuk serius terkait rencana masterplan sistem drainase di Bandar Lampung, kenapa sampai sekarang belum juga dirumuskan, harusnya bisa saling bersinergi kan, jangan malah seperti ini dan mengesankan saling melempar tanggungjawab. Sampaikan apa yang jadi hambatan, kendala, maupun soal-soal lainnya, Hal ini juga yang telah menjadi fokus pembahasan kita sedari lama, untuk itu kami akan mengawal ini agar dapat segera," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung Agus Djumadi saat diwawancarai usai hearing.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Sebut Laporan Balik Suami Amelia Upaya Kriminalisasi

Kemudian, Ia menekankan agar para OPD terkait dapat saling berkoordinasi, sebab setiap pelaksanaan pekerjaan program pembangunan yang diajukan berbasis anggaran. Nah semestinya itu dilakukan sesuai rencana terpadu yang jelas dan juga selaras.

"Jangan malah bertindak di saat terjadi bencananya saja. Itu kan hanya sekadar insendentil. Lantas proyek-proyek pembangunan drainase yang selama ini berjalan bagaimana, lalu dengan adanya penambahan anggaran ini kami tekankan agar pelaksanaannya lebih dilakukan secara optimal," timpal Anggota Fraksi PKS itu.

Sementara Ia pun juga menyarankan momen perencanaan RKA ini mesti dimanfaatkan menetapkan langkah-langkah pencegahan maupun mitigasi lewat rencana pembangunan.

"Terutama Rencana Induk penanganan sistem drainase yang menjadi salah satu penyebab bencana ekologi banjir beberapa waktu kebelakang. Hal itu telah menjadi pukulan bagi kita semua, sekarang tinggal bagaimana kedepannya insiden itu tidak terulang," lanjut Agus Djumadi.

Sehingga, lanjut Agus menambahkan, pihaknya pun turut juga mendorong agar perencanaan masterplan sistem drainase segera berjalan, sebab hal menjadi salah satu upaya Pemda menyusun langkah konkret penanganan bencana banjir bisa diatasi bersama.

"Hal ini penting, supaya keputusan juga rencana pembangunan terarah. Dengan begitu kami di Komisi III mendorong penuh agar masterplan dapat dibuat dan dikaji secara komprehensif, terpadu, selaras dengan arah pembangunan di Kota Bandar Lampung," papar dia.

"Mengingat, realitas kondisi sistem drainase kita memang telah usang dan salah satu penyebab banjir kemarin. Sementara kami meminta agar pelibatan partisipasi publik bermakna dilakukan Pemkot dalam merumuskan konsep penanganan bencana yang berkelanjutan," tekannya.

Sementara itu, dalam hearing Dinas PU dicecar pertanyaan dan sejumlah point penting yang perlu diperhatikan. Komisi III pun memberi sejumlah cacatan penting untuk evaluasi maksimal terkait pelaksanaan kinerja anggaran yang bertambah demikian.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Sebut Laporan Balik Suami Amelia Upaya Kriminalisasi